Legislator Samarinda Nilai Aneh Usulan Urun Dana untuk IKN Nusantara
KLIKSAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diusulkan Kepala Otorita Bambang Susantono menggunakan sistem crowdfunding atau urun dana dari masyarakat.
Mantan Plt Menteri Perhubungan (Menhub) RI itu berpikir bahwa keikutsertaan masyarakat akan membuat tata-kelola pembangunan ibu kota menjadi lebih baik.
Berbeda dengan pemikiran Bambang Susantono, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Ir. Angkasa Jaya Djoerani berpendapat usulan Kepala Otorita IKN tersebut sangat aneh.
“Saya merasa aneh dengan usulan itu, mengapa warga dilibatkan, nggak bisa begitu,” ucapnya saat dihubungi media ini melalui telpon seluler pada Kamis 24 Maret 2022 malam.
Politisi PDIP itu menyatakan, masyarakat Kalimantan memiliki sumbangsih yang besar ketika mereka siap menerima keinginan Pemerintah Pusat atas perpindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
“Saya kira dengan masyarakat menerima itu merupakan sumbangsih besar. Apalagi ketika mereka merasa senang hati dan lapang dada. Itu kontribusi yang luar biasa. Lalu kenapa lagi harus dibebankan dengan hal seperti itu?” ujar Angkasa Jaya.
Dengan pemindahan ini, imbuh Angkasa, seharusnya Negara yakni Pemerintah Pusat dan unsur lainnya kecuali masyarakat sudah siap menanggung pembangunan IKN yang ada di daerah Kaltim.
“Kontribusi masyarakat itu ketika mereka menerima dan memberikan dukungan moril, ini merupakan hal besar tidak bisa kita nilaikan ke dalam rupiah dan pemerintah harus menghargai itu,” ujar Angkasa Jaya.
Dalam pandanga Angkasa Jaya, usulan tersebut membuat Pemerintah seolah-olah menunjukkan ketidaksiapannya terhadap pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Sebab usulan itu malah membuat masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN dengan rencana urun dana.
“Pemerintah Pusat sudah mensahkan Undang-Undang IKN, artinya secara penuh siap dalam aspek apapun atas perpindahan ini,” ujar Angkasa Jaya.
Skema Pendanaan IKN
Diketahui bahwa total kebutuhan anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp466 triliun. Sebesar 20 persen akan menggunakan APBN sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada Badan Otorita.
Pemerintah telah merencanakan skema pendaan IKN Nusantara bersumber dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6% (Rp254,4 triliun).
Sumber lainnya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 19,2% (Rp89,5 triliun). Sisanya dari pihak swasta sebesar (26,2%) Rp122,1 triliun.
Jokowi pernah meminta Otorita Ibu Kota Negara supaya “fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada”.
Selepas itu, Bambang Susantono mengungkapkan gagasan crowdfunding untuk IKN Nusantara. Pernyataan itu disampaikan Bambng ketika wawancara di kantor Tempo, Senin, 21 Maret 2022 lalu.
Dalam sesi wawancara itu, Bambang menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding.
Alasan Bambang, peran serta masyarakat akan membuat tata kelola pembangunan IKN menjadi baik.
“Bisa juga dari masyarakat pakai crowdfunding. Segala model creative funding akan kami eksplorasi,” ujar Bambang, dikutip dari Tempo.
Hingga saat ini, pemerintah belum menemukan kata sepakat dengan pihak manapun untuk menambal pendanaan IKN Nusantara di luar APBN. Justru pihak ketiga yang diklaim pemerintah berencana investasi Rp1000 triliun, Softbank, memilih mundur. (Pia-02)
