Clicky

KOMPAK Ajukan Kasasi Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

KLIKSAMARIDA – Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KOMPAK) Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur menyebutkan telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Tim Kuasa Hukum KOMPAK melayangkan ajuan kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah didaftarkan pada 12 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda, sebagai salah satu kuasa hukum KOMPAK menyebutkan, upaya kasasi ini pada prinsipnya meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan.

”Kami berharap Mahkamah Agung dapat cermat memeriksa permohonan kasasi ini, sehingga Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan gugatan kami. Hal ini penting untuk memastikan pemulihan Teluk Balikpapan berikut kerusakan dan kerugian yang dialami lingkungan dan masyarakat,” ujar Fathul Huda dalam siaran pers virtual melalui Zoom Meeting, Minggu, 15 Agustus 2021.

Menurut Fathul Huda, langkah upaya hukum kasasi dilakukan setelah KOMPAK melakukan berbagai upaya hukum. KOMPAK memandang penting dan perlu melakukan langkah Kasasi atas kekeliruan dan ketidakadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara 99/Pdt.G/2019/PN Bpp.

Fathul Huda menerangkan, penyerahan memori kasasi melalui Pengadilan Negeri Balikpapan pada 26 Juli 2021 ini merupakan respon terhadap Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR pada 25 Mei 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dan menyatakan gugatan warga Kalimantan Timur tidak dapat diterima.

”Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan tidak diterima permohonan banding KOMPAK sama sekali tidak menyentuh substansi yang dimohonkan oleh pemohon,” ujar Fathul Huda.

Menurut Fathul Huda, KOMPAK juga menemukan sejumlah kecacatan dan salah prosedur dalam penerapan administrasi yang baik dan benar oleh Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap permohonan banding perkara 99/Pdt.G/2019/PN Bpp.

”KOMPAK menilai Buruknya Administrasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada akhirnya mengakibatkan permohonan banding perkara 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tidak diterima. Putusan tersebut menghambat upaya KOMPAK untuk memperjuangkan keadilan untuk pemulihan teluk Balikpapan berikut dampak yang terjadi,” ujar Fathul Huda.

Antara lain, kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak menyediakan checklist berkas atas pendaftaran perkara yang diterimanya (saat sebelum e-court diberlakukan). KOMPAK mengkhawatirkan dengan tidak adanya check list berkas, maka akan mempersulit untuk memastikan berkas apa saja yang telah diserahkan dan diterima pada loket pendaftaran perkara (perdata).

Selain itu, KOMPAK selaku Pemohon Banding tidak menerima berkas Banding yang diajukan oleh para tergugat yang posisinya dalam proses banding sebagai terbanding. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan mengirim berkas tersebut melalui pesan whatsapp tidak melalui relas resmi pengadilan.

”Padahal, pemberian Memori Banding secara langsung kepada para pihak sesuai alamat / kedudukan masing-masing merupakan kewajiban dari pihak Pengadilan,” ujar Fathul Huda.

Sebelumnya KOMPAK telah mengajukan banding di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 September 2020. Adapun langkah banding ditempuh karena pada peradilan tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan hanya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh KOMPAK.

Pengadilan Negeri Balikpapan menolak pengajuan Memori Banding KOMPAK pada tanggal 2 Desember 2020 dengan alasan seluruh berkas banding telah dikirimkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan menyarankan kepada Para Pemohon Banding untuk menyerahkan Memori Banding langsung kepada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

“Hal-hal yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim PN Balikpapan justru merupakan yang paling substansial dan yang utama dari 15 petitum yang dimohonkan KOMPAK,” ujar Yohana Tiko dari Walhi Kaltim.

Pada tanggal 31 Maret 2021 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Hakim Tinggi Edward Haris Sinaga menyatakan bahwa berkas Banding atas putusan perkara 99/Pdt.G/2019/PN Bpp belum diterima oleh Pihak Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Pernyataan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut disampaikan langsung kepada KOMPAK saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan keterangan tersebut, KOMPAK menilai telah terjadi pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Para Pemohon Banding atas pernyataannya bahwa seluruh berkas telah dikirim/disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Sejalan dengan itu, yang terasa janggal adalah pada tanggal 25 Mei 2021 atau kurang dari 2 (dua) bulan sejak aksi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memutus perkara a quo.

KOMPAK juga menilai, kondisi pantai dan laut di Teluk Balikpapan tidak terbebas dari minyak mentah. Limbah B3 tersebut masih tetap ada dan justru lebih berbahaya karena telah mengakibatkan hancurnya habitat di pesisir teluk balikpapan secara permanen.

Daya rusak yang ditimbulkan sangatlah luas hingga mencapai 12 ribu hektar area pesisir Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Tidak hanya kerugian atas rusaknya lingkungan, bahkan petaka 3 tahun silam juga turut merengut 5 nyawa warga Balikpapan.

Petaka Tumpahan minyak terjadi pada tanggal 30 April 2018, berasal dari putusnya pipa Pertamina RU V yang tersangkut oleh jangkar kapal MV Ever Judger yang sedang memuat 74.808 metrik Ton Batubara dari Dermaga PT. Dermaga Perkasa Pratama (Balikpapan Coal Terminal). Putusnya Pipa mengakibatkan bocornya 44 ribu barel minyak mentah ke laut atau setara 6.995.441 liter.

Diperkirakan terdapat 162 nelayan tidak bisa melaut, 17 ribu Ha Mangrove terpapar minyak, 4 kawasan terumbu karang rusak akibat penanganan yang sembrono oleh Pertamina.

Pada saat proses pembersihan minyak di area pesisir, Pertamina menugaskan sejumlah petugas menyemprotkan Dispersant ke minyak mentah yang masih dijumpai di pantai dan laut. KOMPAK menilai cara ini akan membahayakan ekosistem laut, mengingat penyemprotan Dispersant hanya memindahkan minyak mentah di permukaan dan mengendapkannya ke dasar laut.

”Ini sangat tergantung kepada good will pemerintahan Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan masa depan warga negara,” ujar Fathul Huda. (*)

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com