DPRD Kaltim

Komisi I Pastikan Perusahan Tambang Penuhi Tanggung Jawab di Bufer Zone

KLIKSAMARINDA – Operasional tambang batubara kerap kali memunculkan persoalan bagi bufer zone atau masyarakat di sekitarnya. Dua persoalan yang kerap mencuat dan menjadi sorotan publik antara lain terkait persoalan lingkungan hidup dan persoalan sosial.

Persoalan lingkungan hidup dan persoalan sosial di sekitar operasional tambang batubara juga kerap terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga awal 2023.

Karena itu, Komisi I DPRD Kaltim memastikan persoalan turunan dari tambang batubara itu dapat diatasi sedini mungkin dan tidak berlarut-larut sehingga berdampak negati terhadap masyarakat sekitar.

Kunjungan kerja lapangan pun dilakukan Komisi I DPRD Kaltim untuk memastikan hal tersebut. Seperti yang berlangsung Rabu, 25 Januari 2023 dengan melakukan kunjungan kerja ke PT Bukit Menjangan Lestari (BML) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kunjungan tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu didampingi jajaran Komisi I DPRD Kaltim lainnya.

Baharuddin Demmu menjelaskan, kunjungan tersebut adalah kelanjutan dari adanya laporan warga tentang dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT BML.

Komisi I telah menerima laporan dari warga sejak Agustus 2022 lalu berkaitan dengan PT BML. Usai menerima laporan tersebut, menurut Baharuddin Demmu, Komisi I mengadakan pertemuan untuk memediasi kedua belah pihak agar menemukan solusi bagi persoalan yang ada

“Kemudian dilakukan mediasi di Kantor DPRD waktu itu. Alhamdulillah selesai dengan cara musyawarah,” ujar Baharuddin Demu, Rabu 25 Januari 2023.

Politikus PAN ini menambahkan, kunjungan kerja Komisi I ini merupakan langkah proaktif dalam memantau dan memastikan persoalan perizinan lahan.

Komisi I kemudian memilih untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi perusahaan tersebut.

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum dan perizinan, Komisi I bersama manajemen PT BML mendiskusikan beberapa hal penting terutama terkait perizinan PT BML.

Tak hanya itu, dalam pertemuan itu juga dibahas rencana operasional pihak perusahaan untuk mengurangi permasalahan lingkungan hidup dan persoalan sosial yang mungkin muncul sebagai dampak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT BML.

Baharuddin Demmu menegaskan upaya antisipatif terhadap persoalan di sekitar pertambangan termasuk penting.

“Adanya komplain ataupun aduan warga terkait aktivitas pertambangan dapat diminimalisir,” ujar Baharuddin Demmu.

Komisi I juga menyarankan agar pihak perusahaan berkoordinasi dan membangun hubungan baik dengan warga di sekitarnya. Tak cukup sampai di situ, Komisi I juga mendorong agar PT BML serius dan maksimal menangani persoalan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.

“Saya minta perusahaan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Kemudian yang lebih pentingnya juga perusahaan harus bisa memperhatikan kesejahteraan warga sekitar,” ujar Baharuddin Demmu.

Baharuddin Demmu mengharapkan agar hasil dari pertemuan dengan PT BML itu memberikan nilai manfaat baik bagi perusahaan maupun warga sekitar sehingga bisa menjadi contoh bagi perusahaan serupa di Kaltim.

“Harapannyaa pihak perusahaan dapat beroperasi sebagaimana mestinya dan bisa membuat warga sekitar mendapatkan banyak manfaat serta terhindar dari dampak negatif akibat adanya aktivitas perusahaan,” ujar Baharuddin Demmu. (Dya/Adv/DPRDKaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
DMCA.com Protection Status