News

KIKA Rilis Hasil Riset, Implikasi Tambang Wadas Sebabkan Polarisasi Masyarakat

KLIKSAMARINDA – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) merilis hasil riset aksi yang dilakukan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, 23 Mei 2023. KIKA melakukan pemetaan terhadap 131 warga yang tersebar di Dusun Randuparang, Winong, Kaligendol, Kaliancar, dan Gowok.

Hasilnya, KIKA menemukan fakta seratus persen warga menolak proses tambang dan tahapannya.

Hasil riset berjudul “Policy Brief Implikasi Kuasa Eksklusi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional terhadap Konflik Sosio Agraria-Lingkungan di Desa Wadas Jawa Tengah NO. 1 Tahun 2023 tersebut menegaskan penolakan atau kontra tambang menjadi sikap batin warga Wadas.

Penolakan tersebut berdasarkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik tambang atas keberlangsungan dan keberlanjutan hidup warga itu sendiri.

“Bahkan beberapa warga menyatakan tidak bisa lagi memikirkan kelanjutan hidup. Jika terpaksa pun, warga tidak memiliki keseragaman nilai yang setara dengan bidang tanah yang masuk querry,” demikian tertulis dalam rilis hasil riset tersebut.

Dalam rilis tersebut, disebutkan bahwa pangkal soal dari kasus Wadas adalah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo (IPL).

Rencana tersebut langsung mendapatkan penolakan keras seluruh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Penolakan warga Wadas berkaitan dengan rencana penambangan batuan andesit di Desa Wadas yang diperlukan sebagai bahan baku pembangunan bendungan.

Penerbitan IPL merupakan konsekuensi dari rencana pembangunan Bendungan Bener sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Jokowi 2016 tentang PSN. Lebih jauh, Bendungan Bener merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2013 di masa Pemerintahan SBY.

Persoalan muncul kemudian berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit di Wadas. Penambangan bukan kategori kepentingan umum dan bukan pula objek PSN. Namun pemerintah memaksakan Wadas sebagai lokasi tambang batuan sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL.

Rencana tersebut juga memunculkan kesadaran kritis warga Wadas atas dampak dan risiko tambang terhadap penghidupan masyarakat yang di dominasi oleh basis sumber-sumber agraria dimanifestasikan melalui pembentukan komunitas kolektif.

Tahun 2018 warga Wadas membentuk paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) dan Kawula Muda Desa Wadas (Kamu Dewa).

Kondisi ini langsung mendapat respon dari pihak pemrakarsa proyek bendungan dengan mengerahkan strategi pengerahan kekuatan fisik melalui aparatus pemerintahan instansi kepolisian pada 23 April 2021.

Penurunan aparat ini berbarengan dengan agenda sosialisasi pemasangan patok di lokasi tambang Desa Wadas.

Terjadi bentrok aparat hukum dengan warga ini berujung pada penangkapan sebelas orang warga Wadas, baik laki-laki maupun perempuan sebagai buntut dari bentrok tersebut.

Pengerahan kekuatan fisik kembali diluncurkan pemerintah dengan pelibatan aparat hukum dalam jumlah yang lebih banyak pada 8 Februari 2022.

Saat itu, Polda Jawa Tengah (Jateng) menurunkan sebanyak 200 personil berseragam dan 50 orang personil berpakaian sipil/preman dalam proses pengukuran tanah. Dampaknya, terjadi bentrok dan penangkapan 67 orang warga.

Alasan penolakan warga terhadap tambang

KIKA mencatat, warga Wadas memiliki alasan beragam yang melandasi penolakan terhadap praktik tambang.

(1)Tetruko, yakni sulit untuk memulai dari awal, tidak ada bayangan masa depan, dan takut dengan perubahan.

Wadas telah menyajikan segala kebutuhan warga dalam kehidupan yang tidak melimpah namun cukup sehingga tidak ada kekhawatiran ketika mereka mendiami Bumi Wadas;

(2) Wutuh, yang berarti warga Wadas menginginkan alam tetap lestari, utuh, sebagaimana nenek moyang mereka mewariskan tanah tersebut.

Mereka juga ditugaskan untuk meneruskan lahan tersebut kepada keturunan mereka, sebagai jaminan kehidupan yang berkelanjutan;

(3) Ayem, yakni suatu kondisi dimana wadas adalah surga bagi masyarakatnya, warga hidup guyub, saling membantu, terikat dengan sistem kekerabatan, menyatu dan tidak terpisahkan dengan alam.

Paska penundukkan penyerahan tanah tahap satu (pro tahap pertama) dan penundukkan penyerahan tahap dua (pro bersyarat), warga Wadas terpecah belah.

Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria-lingkungan dari yang semua merupakan konflik sosial berdimensi vertikal, kini menjelma menjadi konflik sosial horizontal.

Terjadi polarisasi atau pengkutuban sosial dimana warga yang pro membentuk kelompok yang berbeda dengan warga kontra.

“Hasil penelitian KIKA menunjukkan adanya kondisi saling membully, saling bersaing, dan saling menghakimi, sehingga merusak tatanan sosial yang biasanya terjadi secara alamiah, misalnya muludan, istighosah bersama mingguan dan peringatan hari besar lainnya, bahkan di beberapa lokasi, mereka tidak berkenan untuk mengundang hajatan, menghindari aktivitas sosial dalam bentuk saling menyapa, dan tidak saling bantu untuk kepentingan desa. Warga yang pro tahap pertama dan pro bersyarat, pada dasarnya juga merugi, sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh lima orang warga pro, yang kehilangan akses air dan mengambil air dari sumber di tempat warga yang kontra.”

Adapun situasi 131 warga di Wadas terbagi menjadi beberapa kategori,

(1) menolak hingga titik darah penghabisan;
(2) menolak, namun jika dirembuk bersama paguyuban semua terpaksa pro, maka akan ikut keputusan paguyuban;
(3) menolak, jika diberikan apapun mau asal dijamin tetap bisa hidup di Wadas;
(4) menolak, ganti rugi harus sesuai dan rasional;
(5) menolak, asal diganti tanah lagi;
(6) menolak, tukar guling dengan berbagai hak penyerta untuk bisa mengolah/menyewa dsb; dan
(7) menolak, pasrah dengan apapun yang terjadi/tidak dapat memikirkan kelanjutannya.

Riset KIKA ini merupakan kerja sama antara Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, Paguyuban Gempa DewaA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas), LBH Yogyakarta, WALHI Yogyakarta, SP Kinasih (Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kamu Dewa (Kawula Muda Desa Wadas), Wadon Wadas, dan PP Muhammadiyah.

Back to top button
DMCA.com Protection Status