Rudy Mas’ud Komitmen Selesaikan Masalah Komura Samarinda Saat Reses
KLIKSAMARINDA – Anggota Komisi III DPR RI H Rudy Mas’ud menggelar reses dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Samarinda, Sabtu 10 Desember 2023. Reses tersebut berlangsung di halaman Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) Pelabuhan Samarinda.
Dalam reses itu, politikus Golkar ini menerima banyak aspirasi dan keluhan masyarakat. Satu di antaranya permasalahan antara Koperasi Mitra Utama Rakyat (Komura) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Samarinda (PSP) yang hingga saat ini belum menemui titik terang.
Arbain, yang merupakan perwakilan dari Komura, turut menyampaikan keprihatinannta terkait upah buruh komura yang saat ini hanya mencapai 30 persen saja.
Walau telah melalui proses hukum, termasuk inkrah, kasasi dan eksekusi, persoalan Komura menemui sejumlah hambatan. Dalam reses ini, dia berharap peran wakil rakyat di tingkat pusat untuk mengawal dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Komura.
“Upah buruh di sini cuma 30 persen saja, itu sakit sekali. Kemanusiaannya benar-benar kelewatan. Makanya saya bersyukur Pak Rudy bisa reses di sini dan lengkap membawa pasukannya. Ada dari kota, provinsi, dan pusat. Ini kena semua. Mudah-mudahan dengan adanya reses ini, permasalahan di Komura bisa terselesaikan,” ungkap Arbain.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Rudy Mas’ud menyatakan niat untuk segera mengeksekusi putusan hukum yang sudah inkrah terkait masalah ini. Dia menegaskan pentingnya memenuhi hak-hak buruh dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.
“Nanti saya minta data-datanya yang sudah inkrah. Siapkan datanya. Berapa nomor keputusan inkrahnya. Nanti akan saya bawa ke sana. Lalu pada saat rapat dengar pendapat bersama pengadilan, kapolri, kejaksaan dan KPK, saya akan minta untuk segera dieksekusi,” ujar Rudy Mas’ud.
Rudy Mas’ud juga berencana akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menangani masalah ini.
“Kita akan coba nanti. Kemudian, berkaitan dengan hak-haknya buruh, wajib hak-hak buruh ini dipenuhi, tidak boleh hanya digaji 30 persen. Permasalahan ini sudah harus diselesaikan semua,” ujar Rudy.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi, turut menjawab pertanyaan terkait soal pelaksanaan keputusan hukum yang sudah inkrah. Rusdi menyoroti kompleksitas masalah antara Komura dan pengelola pelabuhan, terutama jika terlibat kepentingan oligarki.
“Namun kami akan berusaha sebaik mungkin jika memang permasalahannya ada di tingkat kota. Kita akan melihat apa permasalahannya, karena memang kebijakan-kebijakan seperti sekarang ini kita maunya selesai secepatnya,” ungkap Rusdi. (Dya)
