Perpindahan IKN Momentum Kaltim Kejar Ketertinggalan dari Daerah Lainnya
KLIKSAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggencarkan berbagai proyek pembangunan sejak Ibu Kota Negara (IKN) berpindah dari DKI Jakarta ke Bumi Etam. Semua ini menjadi langkah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya.
Hal itu dikatakan langsung anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Dapil Kota Samarinda, Rusman Ya’qub saat ditemui media ini beberapa waktu lalu di Gedung Plenary Hall, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Samarinda.
Menurut pria kelahiran 1969 tersebut, perpindahan IKN ke Pulau Kalimantan ini harus disikapi dengan bijak dan pikiran positif. Semua lini harus memanfaatkan momentum perpindahan ini.
Maka dari itu, Provinsi Kaltim yang hingga saat ini masih dipimpin Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, lanjutnya, harus sigap mengejar berbagai ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya.
“Saya berharap perpindahan IKN menjadi momentum untuk kita betul-betul start dan mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Apalagi kita ini penyangga utama IKN. Mestinya ada lima kali lipat lompatan dibandingkan tahun-tahun yang lalu sebelum IKN pindah ke sini,” ujar politikus PPP tersebut.
Disinggung awak media terkait kinerja Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi selama ini, Rusman Ya’qub menuturkan bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus dituntaskan keduanya.
Mengingat, 2023 ini merupakan tahun terakhir Isran Noor dan Hadi Mulyadi menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Kaltim.
“Saya kira masih banyak PR (pekerjaan rumah) besar yang harus dituntaskan dan dilanjutkan. Namun siapapun nantinya pemimpin Kaltim pasca beliau, apakah beliau sendiri yang melanjutkan atau siapapun itu. Maka saya kira masih banyak yang harus kita kejar untuk Bumi Etam ini,” tegasnya.
PR besar yang harus diprioritaskan Pemerintah Provinsi Kaltim, imbuh Rusman Ya’qub, yaitu pembangunan infrastruktur serta mengurangi kesenjangan antar kawasan atau daerah.
“Terutama, pempercepat pembangunan infrastruktur dan fokus pada kesenjangan. Kita di Kaltim ini punya 10 kabupaten/kota. Akan tetapi, kita bisa lihat masih terjadi kesenjangan antar kawasan dan antar daerah, itu dari aspek infrastruktur,” terang Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim itu. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
