KEK Maloy Kutim Masih Tunggu Amdal dan BUP
KLIKSAMARINDA – Usai peresmian oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 1 April 2019, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Sangkulirang Kutai Timur Kalimantan Timur masih dalam pembenahan. Beberapa rencana dan gagasan telah disusun untuk operasionalnya.
Permenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2017 menyebutkan satu bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) adalah Industri Pengolahan Kayu disamping industri pengolahan kelapa sawit, industri energi, dan logistik.
Karena itu, beberapa rencana investasi besar akan melibatkan banyak mitra strategis untuk menanamkan investasinya di KEK MBTK. Rencana investasi tersebut akan memerlukan lahan yang luas sehingga diperlukan komitmen Pemerintah Daerah terhadap akses lahan tersebut.
Menuju langkah tersebut, Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) dipimpin oleh Direktur Perencanaan Zaini Anwar melakukan silaturahmi sekaligus membahas kelanjutan pengelolaan KEK MBTK kepada Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman.
Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim Kawasan Bukit Pelangi, Kamis, 8 April 2021. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu terkait dengan kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), kondisi aset terkini dan rencana kerjasama pemasaran, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan KEK MBTK.
Secara singkat, Zaini Anwar bersama jajarannya bertandang ke Kutim untuk mengenalkan perubahan di struktur Direksi Perusda PT MBS dan momen bersilaturahmi untuk bertukar pikiran mendengarkan masukan dari Bupati Kutim Ardiansyah.
“Kini sudah ada pergantian ke direksi baru yang sudah berjalan di April ini. Ke depan, tentunya akan ada proses kerja sama dengan Pemkab Kutim terkait percepatan operasional KEK MBTK,” ujar Zaini Anwar.
Zaini Anwar menambahkan pihaknya tengah menyelesaikan proses izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)nya di lokasi KEK MBTK. Selanjutnya operasional pelabuhan juga tengah menunggu kabar dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“Kami masih menunggu uji standar oleh Kemenhub sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BUP terkait pengelolaan atau operator pelabuhan. Jika selesai, tentunya kita bisa segera mengelola sertifikasi BUP,” ujar Zaini Anwar.
Ke depan tentunya akan ada proses kerjasama dengan Pemkab Kutim untuk percepatan operasional dan menarik investor untuk masuk ke KEK MBTK
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan dirinya akan mempelajari dulu terkait kelanjutan operasional KEK MBTK.
“Tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan bagian ekonomi, hukum dan lainnya. KEK MBTK ini inisiasi dari Bupati Kutim pertama Awang Faroek Ishak. Pembangunan dan keberadaan infrastruktur menjadi syarat wajib sebagai daya tarik investor datang dan mau menanamkan modal usahanya di kawasan industri”
“Pemkab Kutim akan terus mengawalnya bersama Pemprov. Kaltim karena memang kewenangannya ada di Gubernur Kaltim. Harapannya KEK MBTK segera beroperasi,” ujar Ardiansyah Sulaiman melalui keterangan tertulis.
