Clicky

Tiga Organisasi Lingkungan Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Perluasan Tambang Batubara

Tambang batubara (Foto Ist)

KLIKSAMARINDA – Tiga organisasi lingkungan di Indonesia mendesak pemerintah agar menghentikan perluasan wilayah produksi pertambangan batubara. Tiga organisasi itu adalah Perkumpulan AEER, Jatam Kaltim, Kanopi Hijau Indonesia.
Melalui rilis pada Senin, 14 Maret 2022, tiga organisasi itu menyatakan bahwa saat ini The Convention on Biological Diversity (CBD) tengah mempersiapkan The-Post 2020 Global Biodiversity Framework.

Dari penjelasan dalam rilis tersebut, target kerangka kerja yang tengah dirancang itu diharapkan dapat tercapai pada tahun 2050 dengan milestones pada tahun 2030.
Kerangka kerja ini melanjutkan Aichi Biodiversity Targets yang sudah dirancang pada dekade sebelumnya yang dinilai tidak mencapai target secara global dalam penyelamatan keragaman hayati.

Tiga oganisasi lingkungan berpendapat Indonesia dapat berkontribusi bagi inisiatif penyelamatan keragaman hayati global ini dengan menghentikan perluasan wilayah produksi pertambangan. Pun dengan upaya pencabutan izin pertambangan yang masih eksplorasi dan aktivitas pertambangan batubara yang besar di Pulau Kalimantan karena merusak kondisi keanekaragaman hayati.

Aktivitas pertambangan seperti pembersihan lahan, penggalian top soil, hingga pengangkatan overburden memberikan dampak buruk pada skala bentang lahan. Dampak lainnya adalah mengganggu proses-proses ekologis yang terjadi di sekitar kawasan.

Perusakan proses ekologis berpotensi mengurangi habitat kehidupan liar serta mengurangi keanekaragaman hayati kawasan setempat.

Berdasarkan kajian Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) yang menggunakan data keanekaragaman hayati Pulau Kalimantan serta data aktivitas pertambangan di Pulau Kalimantan, diketahui bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Kalimantan memberikan ancaman signifikan pada keanekaragaman hayati.

Berbagai spesies yang dilindungi, baik menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) atau menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terancam akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan di sekitar habitat kehidupan liar.

Selain itu, berbagai ekosistem yang memiliki peran penting sebagai habitat kehidupan liar seperti hutan lahan kering serta hutan mangrove terancam mengalami degradasi akibat aktivitas tambang di sekitar ekosistem tersebut.

Hal tersebut terjadi karena lokasi aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan keberadaan spesies-spesies dilindungi dan ekosistem penting yang mendukung kehidupan liar serta manusia yang ada di sekitarnya.

Beberapa spesies penting yang terdampak akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan antara lain Pongo pygmaeus (Orangutan Kalimantan), Sphyrna lewini (Hiu kepala martil), Helarctos malayanus (Beruang madu), serta Nasalis larvatus (Bekantan).

Pradarma Rupang, Dinamisator Jatam Kalimatan Timur menyatakan, pertambangan merusak keanekaragaman hayati melalui degradasi serta pengurangan habitat kehidupan liar. Transisi energi dari penggunaan batubara menuju energi bersih serta ramah lingkungan akan menghentikan aktivitas pertambangan batubara, konversi lahan dan perubahan iklim global dapat diperlambat.

“Keanekaragaman hayati, serta manfaat yang diberikan olehnya akan menyediakan berbagai jasa ekosistem (ecosystem services) yang sangat bermanfaat bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Akan tetapi, degradasi habitat serta kepunahan yang mengancam keanekaragaman hayati global akan terus terjadi jika produksi batubara tidak dikurangi,” ujar Pradarma Rupang.

Koordinator Program Iklim dan Keanekaragaman Hayati Perkumpulan AEER, Muhammad Iqbal Patiroi, menyatakan laju kepunahan hayati global meningkat sebesar seribu kali lipat dibandingkan dengan catatan fosil yang tersedia. Jumlahnya dapat meningkat hingga sepuluh kali lipat lagi di masa mendatang karena kegiatan penambangan batubara.

“Penilaian dari IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) pada tahun 2021 bahwa setidaknya 75% dari luas lahan dunia telah berubah secara signifikan dan 35% dari spesies dunia mengalami ancaman kepunahan juga tercermin di dalam keadaan keragaman hayati Pulau Kalimantan,” ujar Muhammad Iqbal Patiroi.

Sementara Ketua Badan Eksekutif Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menyampaikan bahwa komunitas global seharusnya mengambil langkah untuk menghentikan ancaman kepunahan yang sudah terjadi secara global.

“Aichi Biodiversity Targets yang sudah disepakati tahun 2011 dan berlaku hingga tahun 2020 telah gagal mendorong masyarakat global untuk memperlambat laju penurunan keanekaragaman hayati global,” ujar Ali Akbar.

Saat ini menurut Ali Akbar, dibutuhkan kerangka kerja penyelamatan keanekaragaman hayati baru untuk meneruskan semangat konservasi yang telah diusung melalui Aichi Biodiversity Targets dengan tetap mempertimbangkan hasil serta kekurangan pada framework sebelumnya.

Antara lain melalui perbaikan rancangan kerangka kerja penyelamatan keanekaragaman hayati yang baru yang diharapkan masyarakat global serta pembuat kebijakan mampu memenuhi komitmen yang akan disepakati bersama.
“Penghentian perluasan wilayah produksi tambang batubara penting menjadi strategi utama,” ujar Ali Akbar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status