Respon Disbun Kaltim dan FKPB Usai Audiensi Sawit dengan Gubernur Rudy
KLIKSAMARINDA – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) bersama Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) merespon hasil audiensi dengan Gubernur Kaltim terkait persiapan Sawit Dialog 2025.
Tindak lanjut tersebut ditandai dengan Rapat Rencana Tindaklanjut Pasca Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Hevea Kantor Disbun Kaltim, Selasa 26 Agustus 2025.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk mematangkan agenda nasional yang akan menjadi momentum penting bagi industri sawit Kaltim.
Rapat dipimpin Pelaksana Tugas Kepala Disbun Kaltim melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Taufiq Kurrahman.
Ia menegaskan bahwa arahan Gubernur pada audiensi sebelumnya harus segera ditindaklanjuti.
“Tindak lanjut ini diharapkan melahirkan komitmen bersama agar sektor sawit benar-benar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis Disbun Kaltim, Kamis 28 Agustus 2025.
Diskusi dipandu Ketua Harian FKPB Kaltim, Yus Alwi Rahman, yang menyampaikan kembali arahan Gubernur pada 19 Agustus 2025.
Kala itu, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti masih minimnya kontribusi perusahaan perkebunan sawit terhadap pembangunan daerah, mulai dari kerusakan jalan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga kecilnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Meski demikian, Gubernur menilai potensi sawit di Kaltim sangat besar. Karena itu, ia meminta Sawit Dialog 2025 digelar dalam skala nasional dengan melibatkan kementerian terkait serta daerah penghasil sawit di Sumatera dan Kalimantan.
Baca:
Yus Alwi menegaskan kesiapan FKPB mengawal arahan tersebut. “Kami ingin forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tapi benar-benar melahirkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Rapat yang turut dihadiri Dewan Pakar FKPB, perwakilan GIZ, serta pejabat eselon III Disbun Kaltim berlangsung dinamis.
Para peserta membahas teknis persiapan mulai dari konsep acara, undangan peserta, hingga strategi publikasi.
Menutup rapat, Taufiq berharap Sawit Dialog 2025 menjadi momentum untuk menegaskan posisi Kaltim dalam peta perkebunan sawit nasional.
Termasuk soal keterbukaan data penerimaan daerah dari hasil sawit yang disetorkan ke pusat serta peluang memperbesar kontribusi industri ini bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Sawit bukan hanya komoditas, tetapi juga instrumen pembangunan. Dengan dukungan semua pihak, forum ini bisa melahirkan terobosan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (*)
