MPP Digital Samarinda Masuk 21 Percontohan Nasional
KLIKSAMARINDA – Mal Pelayanan Publik atau MPP Digital Samarinda menjadi satu di antara 21 pilot project atau proyek percontohan MPP Digital. Peluncuran atau Soft Launching MPP Digital berlangsung di Istana Wakil Presiden, Selasa 20 Juni 2023.
Peluncuran ini langsung dilakukan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan sejumlah kepala daerah.
Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, menghadiri langsung peluncuran tersebut didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda, Jusmaramdana Alus.
Selain Samarinda, ada 20 kabupaten/kota di Indonesia yang diundang menjadi percontohan di Jakarta.
Menurut Abdullah Azwar Anas, MPP Digital sendiri merupakan portal dari semua layanan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbasis online sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Saat ini, penggunaannya telah diuji coba di 21 kab/kota di Indonesia
“MPP Digital menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan dalam satu genggaman. Layanan ini telah terintegrasi langsung dengan database dari Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan sisi keamanan dalam aplikasi,” ujar Abdullah Azwar Anas.
Abdullah Azwar Anas menambahkan penerapan MPP Digital ini akan memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu lagi mengisi data berulang-ulang kali untuk mengakses pelayanan publik. Cukup dengan sekali input data saja.
“Selain itu, masyarakat juga hanya perlu menggunakan satu akun e-service. Masyarakat juga tidak harus selalu datang ke kantor pemda untuk mengakses mengurus keperluan. Masyarakat juga akan dimudahkan dengan face recognition yang terintegrasi langsung dengan database,” ujar Abdullah Azwar Anas.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap pengembangan MPP Digital. Menurutnya, MPP Digital merupakan keniscayaan yang mengubah pandangan konvensional tentang birokrasi publik di tanah air.
“MPP Digital adalah sebuah keniscayaan. Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat, menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin juga berharap, peluncuran MPP Digital ini mampu mengintegrasikan layanan lintas sektor, sekaligus sebagai langkah standarisasi layanan, penyediaan layanan informasi yang mudah
Menurut Ma’ruf Amin, pengelolaan pemerintahan berbasis digital atau digital governance adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, pemerintah tentu dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif pada pola interaksi pelayanan publik
“Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) seharusnya dapat mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” ujar Ma’ruf Amin.
Ma’ruf Amin juga menegaskan, MPP digital dapat mengubah pola pelayanan publik yang terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, menjadi pelayanan publik yang terpadu. Sehingga, dapat terwujud pelayanan pemerintahan terbaik.
Berikut ini daftar Daerah Tahap Awal dengan MPP Digital yang terdiri dari 10 kabuupaten dan 11 kota di Indonesia.
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Banyuwangi
3. Kabupaten Brebes
4. Kabupaten Grobogan
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kabupaten Kotawaringin
7. Kabupaten Magetan
8. Kabupaten Musi Rawas
9. Kabupaten Sragen
10. Kabupaten Tuban
11. Kota Banda Aceh
12. Kota Batam
13. Kota Bukittinggi
14. Kota Kendari
15. Kota Magelang
16. Kota Metro
17. Kota Mojokerto
18. Kota Samarinda
19. Kota Surakarta
20. Kota Tanjung Pinang
21. Kota Yogyakarta
(*)
