Mengintip Proses Rendi Susiswo Ismail Menuju Kursi DPD RI (2)
Sebagai aktivis-organisatoris, ditambah latar belakang akademik, Dr. H. Rendi Susiswo Ismail, SE, SH, MH, mengakui banyak mengambil hikmah dan pelajaran dalam berkarir di jalur politik selama ini.
YANG pasti, tegas dia, situasi dan kondisi politik hingga saat ini, memang masih belum banyak berubah. Politik transaksional di masyarakat, yang cenderung abai pada
program dan kapasitas calon anggota legislatif, umumnya banyak “meminggirkan” calon berkualitas. “Pola wani piro dan transaksional, memaksa siapapun orang yang berkompetisi di jalur politik, entah itu partai politik maupun perorangan, mau tidak mau, suka tidak suka, akan terseret dalam arus kepentingan sesaat,” ucapnya.
Harapan agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih caleg berkualitas. Jangan sampai, rakyat dalam menentukan pilihannya, seperti memilih kucing dalam karung, yang gilirannya menuai kekecewaan, justru masih “jauh panggang dari api”. Padahal, di ajang pesta demokrasi 5 tahun sekali ini, kata Rendi, sejatinya rakyat adalah penentu. Pemegang kunci kedaulatan penuh dan pemilik suara.
Yang akan menentukan calon pemimpin dan wakilnya di parlemen, termasuk wakil senator anggota DPD RI. Karenanya, rakyat diharap bisa memilih, wakilnya yang berkualitas dan terpercaya, memiliki kapasitas dan integritas, dalam membela, menjaga dan memperjuangkan aspirasi-kepentingan masyarakat. Terkait dengan itu, sebaliknya para
calon juga diharap tidak melakukan praktik “dagang sapi” yang sifatnya transaksional (money politic), yang cenderung menjerumuskan dan membingungkan rakyat.
Karena cara-cara semacam ini, akan banyak berdampak pada rakyat sendiri, ketika menentukan pilihan pada caleg transaksional–, yang ujung-ujungnya membuat rakyat kecewa dan menyesal di belakang hari. Pesan moral inilah, yang selalu digaungkan Rendi Susiswo Ismail, tiap kali berkompetisi di pemilu. Sayangnya, politik transaksional, kerap mengabaikan pesan moral semacam ini. Rendi memandang, masyarakat Kaltim saat ini, sudah sangat cerdas dan dipastikan tidak akan terkecoh dengan praktik transaksional.
“Rakyat memerlukan sosok yang mewakilinya nanti, adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan punya integritas, berani membela kebenaran dan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Rendi mengaku siap lahir dan batin, dalam membela, menjaga dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat Kaltim, jika dia diberi amanah terpilih jadi senator di DPD RI nanti. Pengalamannya selama ini cukup banyak terlibat dalam berbagai organisasi dan lembaga, dinilai Rendi jadi modal berharga—saat dirinya memutuskan ikut berkompetisi di pemilu DPD RI tahun 2024 lewat jalur indepen atau perseorangan dapil Kaltim.
“Saya terpanggil maju sebagai calon anggota DPD RI, karena melihat masih banyak persoalan dan pekerjaan rumah di Kalimantan Timur yang belum mampu
terselesaikan, baik itu oleh eksekutif, legislatif maupun wakil DPD RI dapil Kaltim saat ini,” papar Rendi. “Rakyat Kaltim perlu wakilnya yang lebih fight, lebih tangguh dan berani bersuara lantang dalam membela kepentingan masyarakat,” ucap Rendi.
Ia menilai, agenda pembangunan ibu kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten PPU, juga menjadi momentum bagi dirinya untuk berjuang lebih keras dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kaltim, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masyarakat Kaltim memang akan diuntungkan dengan hadirnya IKN. Begitu juga Kabupaten PPU yang dijadikan pusat pembangunan IKN Nusantara dan daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan daerah lainnya di Kaltim.
Hanya saja, perlu jaminan jelas dari pemerintah, sejauh mana IKN Nusantara berdampak luas pada tingkat kesehjateraan masyarakat Kaltim. Sejauh ini, kata Rendi, Kaltim adalah salah satu provinsi penyumbang terbesar bagi devisa (pemasukan) Negara. Kalau toh IKN terbangun, pertanyaan besarnya, apakah daerah kabupaten–kota lainnya
di Kaltim ikut maju dan berkembang pula?
Pasalnya, pengalaman selama ini membuktikan. Kaltim yang punya banyak sisi keunggulan komparatif, namun dalam banyak hal masih kerap “terabaikan” dari sisi program pembangunan di semua aspek. Mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesehjateraan masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha khususnya UMKM dan lainnya. Dalam konteks ini, tidak keliru jika masyarakat Kaltim sering menuntut keadilan, baik dalam hal alokasi anggaran pembangunan maupun skala
prioritas pembangunan—yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
Pemerintah (eksekutif dan legislatif) Provinsi Kaltim, diakui Rendi memang sudah banyak berbuat. Namun, perjuangan untuk mendapatkan porsi lebih besar dari
alokasi anggaran untuk masyarakat, juga sangat ditentukan seberapa kuat upaya yang dilakukan wakil rakyat (anggota parlemen) yang mewakili mereka, baik itu di DPRD Kaltim maupun DPR RI dan DPD RI. (Mimbar Uniba News)
