Komisi IV Ungkap Masalah Insentif Guru Honorer Samarinda di DPR RI
KLIKSAMARINDA – Pemkot Samarinda diketahui menganggarkan sebesar Rp33.390.000.000 untuk insentif guru dan tenaga kependidikan atau GTK ASN dengan jumlah 3.975 orang.
Permasalahan muncul setelah adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait alokasi anggaran insentif guru dan tenaga kependidikan atau GTK non ASN.
Menurut ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, Samarinda menganggarkan Rp66.046.900.000 untuk pembayaran insentif GTK Non ASN.
“Baru saja kami mendapat teguran BPK terkait pemberian insentif GTK 7.421 orang. Padahal insentif itu rutin berlangsung sejak 2009 diberikan kepada guru-guru GTK ini sehingga tidak dibedakan antara swasta dan negeri dan Kemenag. Tahun 2022, jumlahnya Rp66 miliar. Ini juga menjadi keributan dari guru-guru yang tidak ingin insentif itu dihapus,” ujar Sri Puji Astuti di hadapan Komisi X DPR RI dalam agenda Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Senin 19 September 2022, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
BPK sendiri telah memberikn rekomendasi kepada DPRD Samarinda agar memperbaiki Perda dan Perwali yang mengatur insentif.
Namun, menurut Sri Puji Astuti, aturan untuk pemberian insentif kepada guru yang telah mendapatkan dana sertifikasi tidak memperbolehkan guru mendapatkan kembali dana insentif karena menjadi double.
Pemberian insentif hanya boleh dilakukan melalui dana hibah.
“Ini menjadi persoalan tersendiri karena guru honor di Samarinda menjadi guru kelas yang menggantikan guru pensiun. Setiap tahun lebih 150 guru pensiun dan belum ada penggantinya,” ujar Sri Puji Astuti.
Mengatasi kekurangn guru Pemkot Samarinda telah menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 300 orang. Samarinda di tahun 2023 selanjutnya diusulkan 600 orang guru PPPK.
Saat ini, Kota Samarinda tengah giat mewujudkan program Pemkot Samarinda menuju kota Pusat Peradaban. Namun jika persoalan pendidikan tidak diselesaikan, menurut Sri Puji Astuti, akan sulit mencapainya.
“Guru-guru itu penting. Pendidikan Samarinda bisa lumpuh jika persoalan ini dibiarkan,” ujar Sri Puji Astuti.
Dengan penduduk mencapai 831.220 jiwa per Agustus 2022, DPRD Samarinda memandang penting pengembangan sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas warga Samarinda.
Dari total penduduk tersebut, tercatat di akhir 2021 ada 135 ribu 772 peserta didik mulai tingkat PAUD hingga tingkat SMP dengan rincian 94.687 peserta didik unit pendidikan negeri dan 41.085 peserta didik unit pendidikan swasta.
Saat ini Kota Samarinda memiliki 828 unit pendidikan, 224 di antaranya adalah negeri dan 604 di antaranya swasta.
Untuk jumlah guru ASN dn honorer di PTK Negeri Kementerian Agama mencapai jumlah 6.629 orang. (Adv)
