DPRD Samarinda Usulkan Peningkatan Insentif Kader Posyandu: Beban Kerja Kian Luas
Kliksamarinda.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meningkatkan insentif bagi kader Posyandu. Menurutnya, perluasan layanan Posyandu melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) membuat beban kerja para kader semakin besar, sehingga penghargaan yang diterima perlu disesuaikan.
Sri Puji menjelaskan, kader yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) masih menerima insentif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar Rp175.000 per orang.
Namun, di luar itu masih terdapat kader lain yang membutuhkan perhatian, khususnya kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat.
“Kalau TPK memang sudah mendapatkan insentif dari pusat melalui BKKBN. Tetapi untuk kader lainnya, khususnya Posyandu, kita berharap tetap ada peningkatan insentif karena tugas mereka sekarang jauh lebih banyak,” ujarnya.
Ia mengatakan, transformasi Posyandu menjadi ILP telah memperluas cakupan pelayanan. Jika sebelumnya Posyandu lebih berfokus pada balita, kini layanan juga mencakup remaja, ibu hamil, anak usia sekolah hingga lanjut usia.
“Yang diurus sekarang bukan hanya balita, tetapi semua kelompok usia. Programnya semakin banyak, sementara anggaran masih terbatas. Kalau insentifnya tetap kecil, rasanya kurang manusiawi,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa telah mengusulkan agar alokasi anggaran untuk kader Posyandu dapat ditingkatkan. Meski demikian, realisasi usulan tersebut tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Kami hanya bisa mengusulkan. Mudah-mudahan pemerintah kota dapat mengakomodasi jika kondisi anggaran memungkinkan,” tuturnya.
Selain insentif, Sri Puji juga menjelaskan tentang kebutuhan operasional kader, seperti seragam, biaya transportasi, hingga dana komunikasi yang dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan kader Posyandu.
“Pemerintah tentu harus memperbesar PAD. Karena kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada, akan sulit memenuhi seluruh kebutuhan. Padahal para kader juga memerlukan dukungan operasional agar bisa bekerja secara maksimal,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
