Clicky

Kadis Sosial Kaltim Beber Fakta Masalah Sosial ke DPR RI

KLIKSAMARINDA – Kadis Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma mewakili Pemprov Kaltim menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kota Balikpapan, Selasa, 9 November 2021 kemarin.

Kunjungan ini dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Asrama Haji Dalam Menyongsong Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Implementasi Bantuan Sosial di Kalimantan Timur. Acara ini diselenggarakan di Ruang Aula Pemkot Balikpapan, Lt. III Kantor Walikota Balikpapan, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Balikpapan.

Sebagai Ketua Rombongan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka. Dyah Pitaloka mengatakan, pihaknya ingin mendapat masukan dan usulan yang akan dibawa pada rapat kerja bersama menteri.

“Embarkasi Haji Balikpapan apakah siap, apa fungsinya diperluas,” ujar Dyah kepada media.

Dalam kegiatan ini hadir juga Pihak Kementerian Agama Kota Balikpapan. Pasalnya pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai pemanfaatan Embarkasi Haji Batakan Balikpapan. Pihaknya menyerap masukan terkait embarkasi haji yang lokasinya di Balikpapan Timur ini.

Kadis Sosial Kaltim AHK memaparkan kegiatan JPS Kaltim antara lain, Santunan kematian bagi anak yatim/piatu/yatim piatu, Ahli waris korban Covid-19, dan Program PKH serta bantuan2 lainnya.

“Sehingga kita bisa perdalam dan mengakomodir perbaikan-perbaikan bisa menjadi masukan dalam pembahasan kami di DPR untuk penentuan anggaran pada 2022 mendatang,” tukas Dyah Pitaloka.

Agus Hari Kesuma menerangkan orang terlantar banyak yang ditemukan di Kaltim rata-rata berasal dari luar daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara, mereka diajak ke Kaltim untuk bekerja di sawit atau tambang. Tapi setelah sampai di Kaltim malah tidak jelas nasibnya karena pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai.

“Kami juga sudah menyiapkan beberapa panti untuk menampung warga yang terlantar ini sambil berkomunikasi dengan daerah asal untuk proses pemulangannya,” kata Agus.

Terkait warga yang menerima bantuan sosial (Bansos) Dinsos juga sudah melakukan pendataan yang datanya diserahkan ke Kementerian Sosial untuk memvalidasi, terkadang hasil validasi berbeda dari jumlah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan.

“Misalnya yang kami data 128 ribu tapi, dari hasil validasi Kementerian hanya hanya 68 ribu yang dapat bantuan, hal inilah yang sering terjadi masalah di lapangan, untuk itu pemprov Kaltim punya inisiatif menanggung yang tidak tercover tersebut untuk mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim,” pungkasnya.

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com