News

Koalisi Dosen Unmul Sebut Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman Bahaya

KLIKSAMARINDA – Menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) merilis pernyataan sikap yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini tengah berada dalam ancaman bahaya.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat 2 Februari 2024, Koalisi Dosen Unmul yang terdiri dari 28 akademisi ini menegaskan telah terjadi sejumlah penyimpangan dari etika dan prosedur demokrasi di Indonesia sejak masa Reformasi 1998.

Menurut Koalisi Dosen Unmul, penyimpangan tersebut ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etika karena memberikan jalan bagi politik dinasti. Selain itu, terdapat pula keterlibatan aparatur negara yang dianggap menggadaikan netralitasnya.

“Demokrasi kita dalam ancaman bahaya. Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik. Mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi,” demikian pernyataan Koalisi Dosen Unmul.

Juru bicara Koalisi Dosen Unmul, Herdiansyah Hamzah, menyatakan situasi ini menuntut tanggung jawab masyarakat untuk bersikap kritis. Menurutnya, berdiam diri sama saja dengan membunuh moralitas intelektual.

Lebih lanjut, Koalisi Dosen Unmul menilai bahwa lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga seperti KPK dan MK yang lahir pasca reformasi, dinilai telah dikendalikan untuk memenuhi kepentingan politik penguasa.

Oleh karena itu, Koalisi Dosen Unmul mengajukan lima poin pernyataan sikapnya:

1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.
3. Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Koalisi Dosen Unmul menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk kepentingan keluarga dan dinastinya saja. Seluruh aparatur negara juga harus netral karena dibayar oleh pajak rakyat.

Dengan tegas Koalisi Dosen Unmul menyerukan agar kekuasaan tidak menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024, termasuk mempolitisasi bantuan sosial.

Pernyataan sikap ini menjadi penting agar Indonesia tetap on the right track dalam menjaga demokrasi. Koalisi Dosen Unmul mengajak seluruh akademisi dan intelektual untuk terlibat aktif mengawal demokrasi dari segala bentuk ancaman. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
DMCA.com Protection Status