DPRD Samarinda Evaluasi Praktik Parkir Nontunai Perumda Varia Niaga
KLIKSAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda secara khusus melakukan pertemuan bersama jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda, Rabu 21 September 2022. Pertemuan tersebut langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
Subandi yang juga merupakan Koordinator Komisi II mengakui, banyak catatan dari pihaknya dalam pertemuan bersama Varia Niaga.
Meski demikian, banyak laporan dari masyarakat terhadap kinerja juru parkir (jukir) yang tidak maksimal menjalankan pembayaran parkir nontunai menggunakan mesin edisi buatan Varia Niaga.
Menurut Subandi, masih banyak masyarakat yang mengutamakan pembayaran tunai.
Hingga saat ini, penerapan parkir nontunai dipercaya ampuh untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari parkira tepi jalan.
Perumda Varia Niaga sendiri mengawasi tiga ruas jalan yang menjadi percontohan pembayaran parkir dengan sistem elektronik.
Tiga titik ruas jalan itu antara lain Jalan KH Khalid, Jalan Diponegoro, dan Jalan Panglima Batur.
Atas laporan tersebut, Komisi II DPRD Samarinda memanggil Varia Niaga untuk memberikan evaluasi terhadap perusahaan plat merah itu.
Sebab sebelum memberikan evaluasi, beberapa anggota Komisi II telah melakukan survei ke lapangan dan melihat langsung penerapan sistem pembayaran parkir elekronik secara langsung.
“Seperti Bu Laila dan lainnya ada coba-coba parkir di kawasan yang diawasi Varia Niaga. Ternyata jukirnya tidak menawarkan bayar nontunai. Sehingga harus diminta dulu baru dikeluarkan mesin edisinya,” ujar Subandi Rabu 21 September 2022.
Subandi menerangkan, permasalahan tersebut menjadi catatan Komisi II DPRD Samarinda terhadap pelaksanaan parkir nontunai. Pasalnya praktik pembayaran parkir secara nontunai berpotensi meningkatkan retribusi sangat besar.
“Tentu kami beri dukungan kalau potensinya besar. Permasalahannya adalah mindset jukir yang perlu beradaptasi,” ujar Subandi.
Selain itu permasalahan lain yang menjadi sorotan Subandi adalah dugaan adanya tindakan premanisme yang selama ini identik dengan oknum jukir liar.
Oknum jukir liar itu diduga menguasai beberapa ruas jalan di Samarinda yang kerap meresahkan masyarakat. Khususnya ruas jalan di luar pengawasan Perumda Varia Niaga.
“Kami tadi minta agar pemerintah tidak takut dengan premanisme. Karena pemerintah yang bisa membuat aturan. Kenapa harus takut? Kalau perlu perlindungan, kan ada kepolisian yang akan melindungi,” ujar Subandi. (Pia/Adv)
