Ketua DPRD Samarinda, Sistem Pembayaran Digital Hindari Kebocoran PAD Sektor Pajak
KLIKSAMARINDA – Di era Presiden Joko Widodo, masyarakat tak terkecuali pelaku usaha serta jajaran pemerintah, dituntut untuk bisa beradaptasi lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media digital.
Hal tersebut membuat Indonesia menjadi Negara yang tercatat memiliki perkembangan ekonomi digital tercepat dan terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Transformasi industry 4.0 ke teknologi era society 5.0 pun bisa dibilang sangat pesat. Perkembangan teknologi dunia ke arah serba digital ini diyakini dapat memudahkan semua pihak, khususnya dalam bertransaksi.
Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono, mengamini keyakinan tersebut. Sugiyono menyatakan, pembayaran dengan sistem non-tunai atau cashless ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan menjauhkannya dari kejahatan kriminal karena tidak perlu membawa uang tunai atau cash.
“Kalau menggunakan pembayaran digital ini kan memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Jadi, enak. Tidak usah bawa uang lagi. Yang penting, masih ada saldo di rekening,” ujar Sugiyono saat ditemui di Atrium LG Bigmall Samarinda, Senin, 9 Mei 2022 usai peresmian SIAP QRIS.
Tidak hanya masyarakat dan pelaku usaha saja yang dimudahkan dengan sistem digital ini. Menurut Sugiyono, pemerintah juga sangat diuntungkan ketika pembayaran menggunakan sistem digital.
Sugiyono menegaskan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sisi pajak akan meningkat dan tidak mengalami kebocoran ketika pembayaran dilakukan dengan sistem digital.
Misalnya saja tarif pajak yang ditetapkan pemerintah untuk pelaku usaha atau UMKM. Pendapatan yang diterima pengusaha kuliner atau UMKM pun menjadi lebih transparan dengan sistem digital.
“Jadi untuk meningkatkan PAD kita dengan pembayaran non-tunai ini diharapkan tidak ada kebocoran. Intinya, sistem ini memudahkan semua pihak,” ujar Sugiyono.
Di regional Kalimantan, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), tercatat sebagai salah satu kota di Kalimantan yang implementasi inklusi keuangannya tertinggi di bidang pembayaran dengan sistem digital (non-tunai).
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun telah menerapkan penerimaan pendapatan dengan sistem digital 100 persen. Sehingga transaksi tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara tunai. (Apr/Adv)
