Pimpinan DPRD Kaltim Sebut Jutaan Orang Bakal Terdampak Penghapusan Tenaga Honorer
KLIKSAMARINDA – Keputusan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2024 merupakan kebijakan yang memiliki dampak besar dan menciptakan kontroversi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, bersuara untuk memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer dan menyarankan agar pemerintah mencari solusi yang lebih bijak.
Menurut Muhammad Samsun, kesejahteraan ribuan hingga jutaan tenaga honorer dan keluarganya menjadi pertaruhan dalam keputusan kontroversial ini.
Penghapusan tenaga honorer sendiri menjadi isu terkini yang mendapat perhatian publik. Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2024 berdasarkan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan ini menjadi perdebatan hangat, terutama di kalangan tenaga honorer yang terkena dampaknya. Menurut politikus PDI Perjuangan Dapil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini.
Keputusan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2024 telah menggugah reaksi dari berbagai pihak, terutama dari para tenaga honorer yang menjadi pihak yang terdampak secara langsung. Menurut Muhammad Samsun, kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali karena berdampak besar pada ribuan hingga jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Muhammad Samsun juga menekankan pemerintah seharusnya mencari solusi yang tepat dan bijak sebelum melaksanakan penghapusan. Salah satu solusi yang diusulkannya adalah meningkatkan status para tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlebih dahulu. Hal ini menjadi penting karena banyak tenaga honorer yang telah mengabdikan diri untuk pemerintah dan memiliki tanggungan keluarga.
“Kami tidak sepakat penghapusan honorer ini diberlakukan. Kecuali jika mereka masuk di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Muhammad Samsun Senin 6 November 2023.
Dalam pandangan Muhammad Samsun, penghapusan tenaga honorer tidak hanya berdampak pada para tenaga honorer sendiri. Dampak turunannya juga akan meninpa pada anggota keluarga yang bersangkutan. Istri, anak, dan orang tua dari tenaga honorer ini juga menjadi tanggungan yang harus dipertanggungjawabkan.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim menyoroti pentingnya menjaga hak-hak tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa perlu ada jaminan bahwa para tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK.
“Soalnya ada banyak sekali ribuan perut yang tergantung kepada honorer kita, bahkan jutaan,” ujar Muhammad Samsun. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
