Penertiban Bukan Akhir, DPRD Samarinda Tekankan Pembinaan PMKS Harus Jadi Prioritas
Kliksamarinda.com – Operasi penertiban terhadap gelandangan, pengemis (gepeng), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sosial di Kota Samarinda.
DPRD Kota Samarinda menegaskan langkah lanjutan berupa pembinaan dan rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) akan menentukan keberhasilan penanganan masalah sosial tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban umum.
“Tanpa penanganan yang berkelanjutan, PMKS berpotensi kembali ke jalan sehingga persoalan terus berulang,” ujarnya.
Menurutnya, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab utama setelah proses penertiban selesai. Instansi tersebut harus melakukan asesmen terhadap setiap PMKS untuk mengetahui penyebab mereka berada di jalan, termasuk kondisi ekonomi, keluarga, maupun faktor sosial lainnya.
“Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan bentuk pembinaan yang paling tepat. Penanganan tidak bisa disamaratakan karena setiap orang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, tindak lanjut yang diberikan dapat berupa pembinaan mental, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan sosial, hingga penyaluran ke lembaga yang sesuai.
Sementara bagi lansia telantar, Dinsos perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mereka dapat memperoleh layanan di panti sosial.
Ia menilai, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar penanganan PMKS berjalan efektif.
Satpol PP bertugas melakukan penegakan peraturan. Sedangkan Dinas Sosial memastikan warga yang terjaring memperoleh pendampingan sehingga memiliki kesempatan memperbaiki kondisi hidupnya.
“Penertiban dan pembinaan harus berjalan beriringan. Jika hanya mengandalkan razia tanpa pendampingan, persoalan sosial akan terus berulang,” tegasnya.
Selain koordinasi di tingkat kota, DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Samarinda memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah lain.
“Langkah tersebut diperlukan mengingat tidak sedikit PMKS yang berasal dari luar Samarinda,” tuturnya.
Menurut Anhar, kerja sama lintas daerah akan mempermudah penelusuran identitas serta menentukan langkah penanganan yang tepat, baik melalui pembinaan maupun pemulangan ke daerah asal apabila diperlukan.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap pemerintah mulai mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperkuat upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
