Pemprov Kaltim Evaluasi Serapan APBD 2023, Akmal Malik Optimis Bisa Capai 93 Persen
KLIKSAMARINDA – Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) APBD tahun 2023 untuk progres fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau). Sementara 28 OPD mencapai 60-74,99 persen (kuning) dan 12 OPD di bawah 59 persen (merah).
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa 21 November 2023 yang dipimpin Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Rapim dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Ujang Rachmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Syarijuddin, para kepala dinas/badan dan kepala biro lingkup Setda Prov Kaltim, direktur rumah sakit dan Ketua TGUP3 Kaltim Dr Adi Buhari, staf ahli/staf khusus dan tenaga ahli Pj Gubernur.
Pj Gubernur Akmal Malik mengakui kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait realisasi anggaran hingga pertengahan November telah mengalami kemajuan cukup signifikan.
“Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” ungkap Pj Gubernur Akmal Malik, kepada puluhan awak media usai memimpin rapat.
Akmal Malik menyatakan, dari 12 OPD ini dipastikan akan berkurang lagi. Kecuali ada beberapa OPD yang masih besar anggaran belum terealisasi dengan prognosis hingga akhir tahun di kisaran 63 persen.
“Kondisi ini akan menjadi perhatian serius kita,” tegasnya.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun menegaskan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, seperti sisi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.
Tiga komponen itu menurut dia, terjadi permasalahan selama ini yang diduga menjadi penghambat lajunya realisasi kegiatan dan program sehingga serapan anggaran melambat.
“Masing-masing unik dan sangat kasuistk. Tapi kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang,” jelasnya.
Akmal Malik meyakini upaya-upaya dan evaluasi yang intensif yang dilakukan akan mampu mengurangi permasalahan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan anggarannya selama ini.
“Kita perkirakan nanti posisi realisasi serapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” ujar Akmal Malik.
Akmal mengaku dirinya dibantu Sekda dan tim pembina OPD akan terus mendorong seluruh instansi agar secara konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tidak terjadi devisiasi.
Ke depan akan ada sistem punishment bagi OPD yang lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya yang berdampak rendahnya realisasi anggaran.
Punishment itu akan sama halnya dengan reward bagi OPD yang mampu merealisasikan anggarannya efek dari perencanaan hingga pelaksanaan yang baik.
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” ujar Akmal.
Akmal Malik optimis dengan evaluasi yang lebih intens akan mendorong OPD Pemprov Kaltim berkinerja lebih baik, terutama dalam merealisasikan anggarannya.
“Asal kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas, bukan semata pelaksanaan urusan,” ungkapnya. (Adv/DiskominfoKaltim)
