Kekeringan dan Karhutla di PPU, Pemkab Lakukan Penanganan Antisipatif
KLIKSAMARINDA – Kekeringan dan karhutla di PPU atau Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari kondisi kekeringan dan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan.
Rapat koordinasi untuk penanggulangan kekeringan dan karhutla di PPU pun digelar Minggu malam, 1 Oktober 2023 dipimpin langsung Pj Bupati PPU, Makmur Marbun disertai Kapolres PPU dan Dandim 0913/PPU.
Instruksi untuk menghadapi Kekeringan dan karhutla di PPU disampaikan Penjabat Bupati Makmur Marbun. Antara lain dengan mengerahkan 4 armada tangki air sebagai respons terhadap kekeringan di Desa Sumber Sari dan Desa Rintik Kecamatan Babulu.
Instruksi ini menjadi bagian dari tindakan proaktif yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam waktu singkat. Pemkab PPU juga akan melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi tantangan kekeringan dan karhutla, serta upaya sosialisasi yang digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Langkah Konkret dalam Mengatasi Kekeringan
- Pengerahan Armada Tangki Air
Keputusan untuk mengerahkan 4 armada tangki air adalah langkah awal yang sangat penting dalam menangani kekeringan di Desa Sumber Sari dan Desa Rintik. Dengan armada ini, pasokan air bersih dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan lebih efisien. Hal ini akan membantu mengatasi dampak buruk dari kekeringan, terutama pada kehidupan sehari-hari warga.
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait
Pj Bupati PPU telah mengadakan rapat koordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait guna memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap kekeringan. Kolaborasi antarinstansi pemerintah sangat diperlukan dalam situasi seperti ini, agar semua pihak dapat bekerja bersama-sama dalam penanganan bencana.
- Pendanaan Penanggulangan Kekeringan
Dalam rapat tersebut, pendanaan penanggulangan kekeringan juga menjadi salah satu topik utama. Pj Bupati PPU telah mengundang perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) A Rino Rio untuk membahas langkah-langkah pendanaan yang diperlukan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan sumber daya yang cukup untuk menghadapi kekeringan.
Sosialisasi Larangan Karhutla
Selain kekeringan, bencana karhutla juga menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten PPU. Sudah lebih dari 30 kasus karhutla terjadi sejak Juli 2023, yang menunjukkan urgensi dalam menangani masalah ini. Pemkab PPU, bersama dengan Polres PPU dan Kodim 0913/PPU, telah berusaha keras untuk mengendalikan karhutla. Namun, kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Upaya Sosialisasi
Pj Bupati PPU telah mengambil beberapa langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait larangan karhutla:
- Sosialisasi oleh Perangkat Daerah
Langkah pertama adalah melalui sosialisasi yang akan dilakukan oleh seluruh perangkat daerah terkait, terutama perangkat kecamatan, desa, dusun, dan RT/RW. Instruksi ini akan diatur dalam Surat Edaran Bupati Penajam Paser Utara yang akan segera diterbitkan. Sosialisasi ini akan mencakup informasi tentang larangan karhutla dan pentingnya menjaga lingkungan.
- Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi
Setelah surat edaran diterbitkan, Pj Bupati PPU akan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi ini di berbagai wilayah. Hal ini akan memastikan bahwa pesan tentang larangan karhutla disampaikan dengan efektif kepada masyarakat.
- Peran Pemuka Agama
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kapolres PPU dan Dandim 0913/PPU, disarankan untuk melibatkan pemuka agama dalam kegiatan sosialisasi. Ini bisa dilakukan dalam kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah, sehingga pesan tentang mewaspadai kekeringan dan karhutla di PPU dapat disampaikan kepada lebih banyak orang.
Sinergi dalam Mengatasi Krisis
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menekankan pentingnya sinergi antara semua perangkat daerah dan elemen di PPU dalam mengatasi kekeringan dan karhutla. Ia berencana untuk secara langsung memberikan instruksi untuk sosialisasi larangan karhutla oleh perangkat kecamatan/desa dalam kunjungan ke Kecamatan Waru.
“Saya minta deteksi dini harus dilakukan. Kita tidak bisa saling menunggu, kalau ada persoalan, infokan kepada saya agar saya dapat melakukan langkah-langkah selaku kepala daerah,” ujar Makmur Marbun dikutip dari keterangan resmi Humas Pemkab PPU, Senin 2 Oktober 2023.
Tindakan proaktif yang diambil oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam menghadapi kekeringan dan karhutla adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengerahkan armada tangki air, koordinasi yang baik antarinstansi, dan upaya sosialisasi yang intens, diharapkan seluruh pihak dapat mengatasi kekeringan dan karhutla di PPU ini dengan lebih efektif. Kesadaran masyarakat adalah kunci, dan semua pihak harus bersinergi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah ini (*).
