Hasanuddin Mas’ud Sebut Anggaran Infrastruktur Pendidikan di Kaltim Kecil
KLIKSAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur Pendidikan di Benua Etam masih kurang. Hal itu ditandai dengan permasalahan yang selalu terjadi setiap tahunnya.
Menurut Legislator Karangpaci Dapil Kota Balikpapan ini, bangunan SMA maupun SMK masih terhitung kurang dibandingkan jumlah gedung SMP di Kaltim. Bahkan, penerimaan siswa SMA/SMK menjadi permasalahan yang dihadapi setiap tahunnya.
“Infrastruktur pendidikan kita ini masih kurang. Tentu saja ini menjadi tantangan sendiri bagi kita dan pemerintah. Terbukti SMA lebih sedikit daripada SMP. Setiap tahunnya, kita masih berkutat dengan persoalan penerimaan siswa SMA,” ujar Hasanuddin Mas’ud di lantai satu Gedung E Komplek DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut Hasanuddin Mas’ud, diskusi terkait arah kebijakan pengelolaan dan anggaran pendidikan antara DPRD Provinsi Kaltim bersama Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman sangat bagus.
“Hari ini kita diskusi membahas terkait pengelolaan pendidikan dan anggaran. Sebenarnya dari program magister dan doctor itu memang mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan pendidikan dan anggaran yang benar,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Selasa 24 Januari 2023.
Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud, merasa senang atas berbagai masukan yang disampaikan dalam diskusi itu. Bahkan, ia memberikan saran kepada Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman ini.
“Kita menyarankan, kalau bisa dari mereka ini ada yang melakukan disertasi soal bagaimana pengelolaan anggaran dan pendidikan di Provinsi Kaltim. Itu kita sampaikan pada koordinator,” tutur Hasanuddin Mas’ud.
Pria kelahiran 1973 itu menuturkan bahwa saat ini penganggaran untuk pendidikan sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan perundang-undangan. Dari total APBD yang didapatkan, pemerintah provinsi memberikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
“Jumlah kewajiban sesuai undang-undang yaitu 20 persen. Berarti dari Rp17,2 triliun itu, maka sekitar Rp3,4 triliun untuk dunia pendidikan. Ini cukup besar,” katanya.
Kendati demikian, ia menilai bahwa semua anggaran yang didapatkan untuk dunia pendidikan ini tidak serta merta buat pembangunan infrastruktur. Melainkan, untuk biaya operasional.
“Hanya saja semua itu kan bukan untuk penganggaran infrastruktur, tapi beberapa juga operasional. Dari Rp3,4 triliun itu, paling kita cuma dapat Rp900 miliar untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Menurut Hasanuddin Mas’ud, jumlah anggaran untuk infrastruktur pendidikan di Kaltim itu terbilang kecil.
“Jadi memang agak kecil, harapannya mudahan terbalik. Semoga penganggaran operasional itu lebih kecil dibandingkan penganggaran pembangunan infrastruktur pendidikan. Itu yang menjadi konsen kita saat ini,” ujar Hasanuddin Mas’ud. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
