DPRD Samarinda Nilai Parkir Elektronik Perlu Sosialisasi dan Pengawasan
KLIKSAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri, menyoroti kurangnya sosialisasi dari Perumdam Varia Niaga kepada masyarakat.
Kurangnya sosialisasi Perumdam Varia Niaga itu berkaitan dengan penerapan pembayaran parkir non tunai atau sistem pembayaran parkir elektronik.
Sistem pembayaran parkir dengan sistem elektronik atau nontunai yang dikelola Perumdam Varia Niaga ini mulai diujicobakan di tiga titik. Antara lain di Jalan KH Khalid, Jalan Panglima Batur, dan Jalan Pangeran Diponegoro.
Saat ini, sistem pembayaran parkir elektronik itu bekerja sama dengan Perusda Varia Niaga, untuk memantau tiga lokasi yang menjadi percontohan.
Langkah penerapan sistem pembayaran elektronik itu merupakan upaya Pemkot Samarinda untuk mengurangi kebocoran setoran retribusi setiap tahun. Apalagi yang berasal dari parkir di tepi jalan.
Menurut Novi Marinda Putri, Perumdam Varia Niaga masih perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Saya masih tidak melihat jukirnya (jukir=juru parkir). Banyak jukir yang tidak mengeluarkan mesin untuk bayar non-tunai. Kalau begitu bagaimana masyarakat mau bayar? Tunggu diminta dulu baru dikeluarkan. Bagaimana yang tidak tahu,” ujar Novi Marinda Putri saat ditemui di kantor DPRD Samarinda, Jumat 16 September 2022.
Novi Marinda Putri meyakini saat ini sudah banyak cara untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran. Salah satunya melalui media sosial.
Namun hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan milik Pemkot Samarinda itu.
“Makanya ini kami mau evaluasi segera, karena mereka minta waktu untuk beberapa bulan. Kami jadwalkan setelah reses, baru akan memanggil Varia Niaga dan Dishub,” ujar Novi Marinda Putri.
Selain itu, Novi Marinda Putri menyebutkan, terobosan ini sebenarnya sudah tepat dilakukan oleh Pemkot Samarinda melalui Dishub. Sehingga kebocoran PAD dari sektor parkir tepi jalan bisa berkurang.
Namun masyarakat juga perlu diedukasi agar mau membayar non tunai.
“Tapi kalau mesin pembayarannya tidak dikeluarkan, masyarakat sama saja tetap membayar tunai,” ujar Novi Marinda Putri.
Novi Marinda Putri berharap upaya terobosan Pemkot Samarinda ini dapat menambah pendapatan asli daerah (PAAD) Kota Samarinda.
Dengan bertambahnya PAD Samarinda, pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda tidak terus-terusan mengharap kucuran dana dari pusat.
“Yang kami inginkan PAD itu terus meningkat setiap tahun. Makanya perlu pengawasan dan konsistensi untuk menerapkan parkir non tunai ini,” ujar Novi Marinda Putri. (Pia/Adv)
