Wali Kota Samarinda Dukung Deklarasi Anti Money Politic Pemilu 2024
KLIKSAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan dukungan pada deklarasi anti money politic, hoaks, dan black campaign dalam Pemilu 2024. Deklarasi digelar oleh Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) Kalimantan Timur dalam talk show bertajuk “Ketika Suara Bisa Dibeli, Apa Kita Masih Punya Harga Diri?” di Samarinda, Senin (27/11/2023).
Dalam sambutan, Wali Kota Andi Harun mengapresiasi upaya FPMI Kaltim yang menggelar talk show guna meningkatkan kesadaran publik soal bahaya praktik money politic dan konten negatif dalam pesta demokrasi.
Wali Kota Andi Harun mendorong agar hal serupa terus digelar guna mencegah kerusakan demokrasi akibat politik uang dan kampanye hitam.
“Forum Politisi Muda patut diapresiasi karena kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyadaran, tetapi juga edukasi terhadap gerakan pemilu. Hal ini penting untuk mencegah praktek-praktek yang dapat merusak demokrasi dan mengurangi partisipasi publik,” ujar Wali Kota Andi Harun.
Selain itu, Wali Kota Andi Hatun juga menegaskan, Pemilu harus berlangsung dengan integritas dan memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dengan cara yang positif. Ia pun menekankan urgensi menciptakan lingkungan politik yang sehat, dimulai dari akar rumput hingga tingkat institusi.
“Pemilu harus berlangsung dengan integritas, diperuntukkan bagi semua warga negara, dan mendukung persatuan bangsa,” tegas Andi Harun.
Sementara Ketua FPMI Kaltim, Qurrota Ayunin Handayani menjabarkan tiga prinsip kunci membangun demokrasi yakni pendidikan politik yang jujur, menawarkan program pro-masyarakat, dan menggalang kompetisi sehat tanpa politik uang.
Dengan prinsip itu, diharapkan partisipasi politik masyarakat meningkat secara positif, jujur dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa dan negara. FPMI Kaltim pun berupaya mengedukasi pemilih pemula soal penyalahgunaan politik identitas dan agama dalam pesta demokrasi.
“Pertama, memberikan pendidikan politik yang jujur kepada masyarakat. Kedua, menyajikan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, menggalang kompetisi sehat tanpa money politic, politik primordial, dan politik identitas,” papar Qurrota.
Deklarasi anti money politic Pemilu 2024 yang disaksikan Wali Kota Samarinda ini diharapkan bisa menjadi tonggak komitmen bersama mencegah praktik jual beli suara, politik uang, maupun kampanye hitam dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Keterlibatan tokoh masyarakat dan politisi daerah diperlukan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan berintegritas.
Dengan beragam upaya kolaboratif tersebut, diharapkan Pemilu Indonesia ke depan bisa berlangsung lebih demokratis, bermartabat, dan mengedepankan kompetisi positif demi kemajuan bangsa dan negara tercinta. (Pia)
