Ratusan Pemuda di Samarinda Bahas Eksistensi Perempuan dalam Perpolitikan
KLIKSAMARINDA – Vodem id (Voice Of Democracy Indonesia) dan Forum Indonesia Muda (FIM) Samarinda menggelar Diskusi Publik bertema “Perempuan Berdaya, Pendidikan Politik dan Eksistensi Perempuan Dalam Kepemimpinan”, Minggu 12 November 2023.
Dengan menghadirkan beberapa pemateri di Lantai 3 Aula UPTD Teknologi Komunikasi dan Informatika Pendidikan Jalan Biola Prevab Samarinda. Setidaknya, ratusan pemuda ikut berpartisipasi membahas eksistensi perempuan dalam kancah perpolitikan.
Refinaya J, Ketua Perempuan Mahardika Kota Samarinda mengatakan, perempuan memainkan peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Maka itu, perempuan harus memiliki kecerdasan dan kesadaran politik yang besar.
Ketika mereka mempunyai kecerdasan dan kesadaran politik yang tinggi, kata Refinaya, maka mereka bisa berkontribusi dan menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa.
“Perempuan masa kini harus berani bersuara dalam kancah perpolitikan,” ungkap Refinaya.
Menanggapi itu, Anna Susilawaty selaku Kasi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum DKP3A Kaltim, yang mengangkat tema soal pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, mengatakan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik di rumah tangga maupun di ruang publik.
Atas dasar itu, perempuan sudah sepatutnya mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender. Mereka juga harus paham soal regulasi pengarusutamaan gender sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau dalam kancah perpolitikan, saya rasa penting bagi para perempuan untuk dapat menghindari pernikahan dini dan golput,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan peran kelembagaan dalam kesetaraan gender di dunia politik. Menurutnya, hampir semua partai di Kaltim memenuhi keterwakilan caleg perempuan 30 persen.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kaltim terus bertransformasi mendorong perempuan agar bisa berdaya. Tak hanya itu, pihaknya juga berupaya untuk melahirkan regulasi yang mendukung peran serta perempuan, dan juga membangun kompetensi perempuan melalui literasi.
“Kami mengajak perempuan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan politik dan tidak golput,” terangnya.
Selanjutnya, Komisioner KPU Kota Samarinda Nina Mawaddah mengatakan, ada aturan yang memang mengatur keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg). Yakni, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
“Ada sistem zipper yang mengharuskan partai menempatkan perempuan secara bergantian dalam daftar calon legislatif (caleg),” paparnya.
Partisipasi perempuan sebagai pemilih pada tahun 2019 lalu, kata Nina, terhitung lebih besar daripada laki-laki. Tentunya, KPU Kota Samarinda melakukan kerja sama dengan Badan Kesbangpol untuk memberikan mereka edukasi tentang teknis kepemiluan.
“Kami berharap partai politik melakukan kaderisasi dengan sekolah politik dan memberdayakan perempuan,” tuturnya.
Paparan lainnya dari Dosen Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Yayuk Anggraini. Dia menyajikan perspektif akademisi dalam diskusi ini.
Yayuk menegaskan bahwa perempuan sangat penting dan mustahil tidak diperhitungkan dalam perpolitikan Indonesia.
“Kami mengamati ada kenaikan persentase keterwakilan perempuan di legislatif dari tahun 1999 hingga 2019,” pungkasnya.
Kata Yayuk, perempuan yang ikut berkiprah di dunia politik itu membutuhkan empat modal. Yakni, modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.
“Saya sarankan perempuan yang ikut politik untuk sibuk berjejaring dan memperluas koneksi aja. Ini cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri menghadapi tantangan politik,” tukasnya.
Sementara itu, Founder Vodem id, Jhon Ias Ganesa, yang menjadi moderator dalam diskusi publik ini, mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam demokrasi elektoral bisa sebagai peserta, pemilih, relawan, penyelenggara pemilu, dan peneliti.
Namun, ia mengakui bahwa keterlibatan perempuan masih menghadapi banyak rintangan. “Saya mengajak semuanya untuk mendukung penuh perempuan berdaya, pendidikan politik, dan eksistensi perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia,” tutup Jhon. (Dya)