Pernyataan Seskab Teddy Soal Anggaran Pasar Murah Monas Dinilai Problematik
Jakarta – Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mendapat kritik dari Intelektual Muda Nahdlatul Ulama, Dr. Muhammad Aras Prabowo.
Dr. Aras mengkritik keras Seskab Teddy yang menyebut sumber anggaran program pasar murah di Monas dengan ungkapan “pokoknya ada” saat diwawancara wartawan Sabtu 28 Maret 2026.
Menurut Aras, pernyataan Seskab Teddy tersebut dinilai problematik secara etik, administratif, dan epistemik dalam tata kelola keuangan negara.
Dr. Aras menegaskan ungkapan tersebut mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap prinsip dasar akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran negara.
“Dalam kerangka akuntansi sektor publik, tidak ada ruang bagi jawaban ‘pokoknya ada’. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki basis legal, transparansi sumber, serta pertanggungjawaban yang dapat diaudit,” tegasnya dalam keterangan, Senin 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif akuntansi kritis dan tata kelola keuangan negara, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard dan delegitimasi institusi.
“Negara modern bekerja berdasarkan sistem, bukan asumsi. Ketika pejabat publik memberikan jawaban simplistik terhadap pertanyaan anggaran, maka yang tergerus bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga integritas sistem fiskal itu sendiri,” ujar Dr. Aras.
Lebih lanjut, ia mengaitkan fenomena ini dengan krisis epistemik dalam birokrasi modern, di mana bahasa kekuasaan seringkali menggantikan bahasa akuntabilitas.
“Jawaban ‘pokoknya ada’ adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Ia mengaburkan proses, menutupi struktur, dan menghilangkan jejak akuntabilitas. Dalam konteks ini, publik tidak hanya berhak tahu ‘ada’, tetapi juga ‘dari mana’, ‘bagaimana’, dan ‘untuk siapa’,” tegasnya.
Dr. Aras juga mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi fiskal melalui mekanisme real-time disclosure dan keterbukaan data anggaran kepada publik. Ia menilai bahwa era digital menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel dan responsif terhadap pertanyaan masyarakat.
“Keterbukaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Pemerintah harus membangun ekosistem akuntabilitas dan komunikasi publik yang berbasis data, bukan retorika,” katanya.
Dr. Aras juga mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam negara demokratis sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitasnya.
“Jika pejabat publik tidak mampu menjelaskan sumber anggaran secara rasional dan transparan, maka itu bukan sekadar kelemahan komunikasi, tetapi indikasi masalah struktural dalam tata kelola keuangan negara,” pungkasnya.
Seskab Teddy sebelumnya, diungkapkan akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, menghadiri kegiatan Pasar Murah untuk Rakyat digelar atas instruksi Prabowo Subianto dalam rangka memeriahkan suasana Idulfitri.
Berbagai kegiatan digelar untuk masyarakat, mulai dari bazar dan pasar murah hingga hiburan rakyat. Pemerintah juga membagikan sekitar 100.000 kupon belanja senilai Rp500.000 untuk sembako gratis.
Tak hanya itu, tersedia pula 300.000 porsi makanan gratis yang disiapkan oleh sekitar 800 pelaku UMKM, bazar dari pedagang berbagai pasar seperti Tanah Abang dan Senen, serta doorprize berupa 1.000 sepeda dan 100 motor listrik.
Kehadiran Seskab Teddy di acara yang juga dilengkapi dengan hiburan rakyat dan wahana permainan anak menjadikannya sebagai ruang kebersamaan bagi warga yang merayakan Lebaran bersama keluarga. (*)
