Kukar Dukung Sosialisasi dan Pembentukan Forum PRB Hadapi Bencana
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menghadapi potensi bencana dengan mendukung penuh gelaran Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
Acara yang berlangsung di Kantor Bappeda Kab. Kukar, Komplek Kantor Bupati ini menjadi langkah strategis dalam mempererat kolaborasi multipihak untuk mengurangi risiko bencana di wilayah terluas di Kalimantan Timur ini.
Kolaborasi Multipihak: Kunci Pengurangan Risiko Bencana
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Instansi Vertikal, serta menghadirkan narasumber dari BNPB dan Ketua FPRB Jatim ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi bencana.
Mewakili Bupati Kukar, Asisten 2 Perekonomian Pembangunan, Ahyani Fadianur, dalam sambutannya menegaskan, “Bencana menjadi tanggung jawab semua pihak. Risiko bencana itu berkaitan dengan potensi bencana kebakaran hutan, banjir, longsor serta kegagalan konstruksi bangunan. Hal ini sangat penting terlebih fasilitas umum yang digunakan banyak orang. PRB merupakan kegiatan mengurangi ancaman dan menguatkan kapasitas menghadapi bencana.”
Ahyani menambahkan bahwa kehadiran FPRB sebagai kelembagaan non-formal yang terdiri dari wakilan pemerintah, masyarakat, dan akademisi menjadi krusial dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kukar.
FPRB: Wadah Strategis Pengurangan Risiko Bencana
Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Forum PRB merupakan salah satu rencana aksi daerah yang meliputi unsur pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media yang dikoordinasikan oleh BPBD.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur, menekankan pentingnya pembentukan FPRB di Kukar.
“Menurut kami sangat strategis, terutama untuk kabupaten terluas yang ada di Provinsi Kaltim serta berpapasan langsung dengan kota Samarinda yang dimana dekat pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan dengan IKN. Sehingga pembentukan FPRB ini sangat penting,” ujarnya.
Peran Strategis FPRB dalam Menghadapi Bencana
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan pentingnya membentuk Forum PRB. “Forum adalah kerja swadaya, swakelola, dan swamandiri. Anggota forum adalah semua masyarakat yang tinggal di Kutai Kartanegara, bisa perwakilan organisasi, lembaga pemerintahan, NGO, relawan, bahkan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang punya semangat dan mampu mengorganisir semua elemen di kabupaten Kutai Kartanegara ini,” jelasnya.
Pangarso menambahkan, “Forum ini akan berbicara bagaimana persiapan menghadapi bencana (Pra, Saat dan Pasca) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ini juga berbatasan dengan IKN, pembangunan di Kutai Kartanegara ini sangat berpengaruh. Kalau di Nasional semua kementerian bersinergi dalam penanggulangan bencana, semuanya terlibat dalam Penanggulangan Bencana.”
Belajar dari Pengalaman Jawa Timur
Turut hadir sebagai narasumber, Ketua FPRB Jatim, Catur Sudarmanto, S.Sos. M.M.B, yang berbagi pengalaman dalam pembentukan dan pengelolaan FPRB di Jawa Timur.
“Forum ini sebagai media untuk bermusyawarah yang dinamakan FPRB. 54 lembaga dari PENTAHELIX tidak mungkin menyiapkan untuk menyusun kepengurusan dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Catur menjelaskan mekanisme pembentukan FPRB di Jawa Timur, “Di Jatim, FPRB dikepalai oleh sekjen. Pengurus FPRB tidak di-SK-kan oleh kepala daerah, tapi di-SK-kan oleh peserta mubes yang ditandatangani oleh pemimpin terpilih saat musyawarah besar. Kelembagaan FPRB di-SK-kan oleh Kemenkumham. Jadi FPRB Jatim ada 2 SK.”
Tantangan dan Peluang Pembentukan FPRB di Kukar
Pembentukan FPRB di Kutai Kartanegara menghadapi beberapa tantangan sekaligus peluang:
1. Luas wilayah: Sebagai kabupaten terluas di Kaltim, koordinasi antar wilayah menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengoptimalkan sumber daya.
2. Kedekatan dengan IKN: Posisi strategis Kukar yang berbatasan dengan IKN membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
3. Keragaman potensi bencana: Kukar menghadapi beragam potensi bencana, dari kebakaran hutan hingga banjir, yang memerlukan pendekatan komprehensif.
4. Kekayaan sumber daya alam: Potensi ekonomi Kukar dapat menjadi modal dalam pengembangan sistem penanggulangan bencana yang tangguh. (Adv/Diskominfo Kukar)
