Gubernur Kaltim Bertemu Menkeu, Optimis Solusi Penurunan DBH di Perubahan APBN 2025
KLIKSAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh para gubernur dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dalam forum itu, isu utama yang dibahas adalah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dirasakan oleh banyak daerah, termasuk Kaltim.
Meski belum ada keputusan final, Gubernur Rudy tetap menunjukkan optimisme setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu. Terutama adanya potensi perubahan DBH bagi daerah dalam perubahan APBN 2025.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Rudy Mas’ud, dikutip dari Adpimprov.
Menurutnya, Kaltim yang merupakan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) sudah sepatutnya memperoleh perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
Rudy sebutkan sebelumnya Kaltim menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun tahun ini DBH Kaltim mengalami penurunan drastis hingga hanya sekitar Rp1,6 triliun.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” lanjut Rudy dengan nada optimis.
Penurunan DBH, kata Rudy, berpotensi menghambat laju pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah.
Karena itu, forum APPSI menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyuarakan aspirasi dan mencari solusi bersama.
Dalam pertemuan tersebut, hampir semua gubernur menyampaikan kekhawatiran serupa atas penurunan alokasi DBH.
Mereka berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang formula pembagian dana agar lebih proporsional, terutama bagi daerah yang menjadi kontributor utama penerimaan negara.
Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada daerah penghasil SDA.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tegasnya didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, dan Ismiati dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Melalui hasil pertemuan para gubernur dengan Menkeu ini, Pemprov Kaltim berharap adanya penyesuaian dalam APBN Perubahan agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah tantangan global. (*)
