DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Minta Urusan Ketahanan Pangan Harus Dipersiapkan Hadapi Pasca Tambang dan Perkebunan

KLIKSAMARINDAKetahanan pangan Kalimantan Timur (Kaltim) masih memerlukan upaya peningkatan dalam soal kemandirian. Namun upaya tersebut masih terkendala dengan sejumlah persoalan di lapangan.

Menurut anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, dengan luasan Kaltim yang mencapai pangan luas wilayah 129 kilometer persegi selayaknya mampu mencapai kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kaltim.

Namun, menurut Sapto Setyo Pramono, kondisi yang terjadi saat ini adalah Kaltim masih bergantung kepada pasokan pangan dari wilayah seperti Jawa dan Sulawesi. Dalam hitungan Sapto, hampir 60 persen pasokan pangan bagi Kaltim datang dari Sulawesi dan Jawa.

Karena itu, Sapto menegaskan bahwa Kaltim perlu meningkatkan faktor pendukung produksi pangan agar bisa mencapai ketahanan pangan. Faktor tersebut, antara lain, sumber lahan dan sumber produksi.

“Kita selalu bicara ketahanan pangan. Maksudnya apabila sumber lahan dan sumber produksi terjaga dengan baik. Tapi saat ini lahan pertanian dan perkebunan masih bercampur. Di lain sisi, hampir 60 persen pasokan pangan dari Sulawesi dan Jawa. Kita harus pikirkan,” ujar Sapto saat berbicara dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis 16 Februari 2023 lalu.

Data base juga menjadi sorotan Sapto. Sapto meminta agar Kaltim memiliki database pertanian berkelanjutan. Padahal data ini penting untuk membuat kebijakan soal pangan di Kaltim.

“Tidak pernah ada database pertanian berkelanjutan. Mana bahan baku pangan sawah mana holtikultura. Ini perlu disinkronkan. Tidak pernah ada data akurat terkait lahan pertanian. Jangan tiba masa tiba akal,” ujar Sapto.

Sapto juga mengungkapkaan indeks ketahanan pangan Kaltim untuk bahan baku sawah sebesar 0,32 persen. Hal ini perlu ditingkatkan agar bisa mencapai 1 hektare per jiwa.

“Indeks Ketahanan Pangan Kaltim bahan aku sawah 0,32 persen. Bagaimana kita per hekatre per jiiwa. Kita bicara ketahanan pangan jangan sampai kelaparan nantinya,” ujar Sapto.

Selain itu, Sapto juga menyarankan agar pemerintah mempersiapkan Kaltim pasca pertambangan dan perkebunan nantinya. Persoalan yang datang kemudian, menurut Sapto, adalah berkurangnya kualitas tanah untuk pertanian akibat degradasi lingkungan yang terjadi setelah perkebunan dan pertambangan.

“Kita harus membuat solusi pasca 30 tahun perkebunan ini selesai. Lahan-lahan yang sudah terjadi ini sudah mengalami degradasi. Artinya tidak ekonomis kembali ketika berbicara pangan. Harus ada teknologi untuk memperbaiki lahan. Lahan sawit tidak produktif. Harus kita pikirkan. Tambang juga menyebabkan kerusakan lingkungan di Kaltim,” tandas Sapto. (Dya/Adv/DPRDKaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
DMCA.com Protection Status