Barikade Kaltim Soroti Posisi Ketua Kontingen PON XXI 2024, Ada Apa?
KLIKSAMARINDA – Barisan Kemenangan Demokrasi (Barikade) Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menyuarakan sikap tegas terkait posisi Ketua Kontingen Kaltim dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 yang sedang berlangsung di Aceh-Sumatera Utara.
Organisasi yang beranggotakan anak-anak muda Kaltim ini meminta agar Ketua Kontingen PON Kaltim Isran Noor, yang juga merupakan bakal calon gubernur Kaltim dalam Pilkada 2024, untuk mundur dari jabatannya. Dorongan ini disampaikan demi menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Di satu sisi, Ketua Barikade Kaltim, Oschar Rawindra, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan PON XXI 2024.
“Kami apresiasi dan dukung adik-adik kita yang saat ini bertanding. Di sisi lain, kami memiliki pandangan berbeda terhadap pelaksanaan PON XXI dari kontingen Kaltim,” ujarnya pada Senin, 9 September 2024.
Namun di sisi lain, Ketua Barikade Kaltim ini menyoroti adanya hal yang perlu diperhatikan terkait kontingen dari Provinsi Kaltim.
Pengacara tersebut menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam konteks Pilkada Kaltim 2024.
Ia menyarankan agar Isran Noor, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kontingen PON Kaltim, agar mengambil langkah mundur dari posisinya.
“Sebaiknya pasangan calon (paslon) yang saat ini maju di kontestasi Pilkada Kaltim, disarankan untuk mundur dari posisi yang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah,” paparnya.
Permintaan ini didasarkan pada upaya untuk menjaga etika dan menghindari konflik kepentingan hingga pelanggaran aturan kampanye yang diatur dalam Pasal 69 (h) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Oschar menegaskan bahwa jabatan seperti Ketua Kontingen PON Kaltim tidak seharusnya digunakan oleh bakal calon gubernur yang sedang bertarung dalam Pilkada.
“Kami meminta kebesaran hati bapak Isran Noor untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua Kontingen PON. Ini demi menjaga netralitas dalam Pilkada Kaltim,” katanya.
Barikade Kaltim tetap mendukung penuh perjuangan para atlet Kaltim yang bertanding di PON XXI 2024.
Oschar menyatakan, “Kami mendukung penuh perjuangan para atlet Kaltim, tapi kami juga berharap PON ini tidak terciderai oleh muatan politis. Kan, itu bisa menimbulkan persepsi negatif.”
Senada dengan Oschar, Sekretaris Jenderal Barikade, Tino Heidel Ampulembang, juga mendorong Isran Noor untuk lebih fokus pada persiapan Pilkada 2024.
“Beliau harusnya fokus melakukan kerja-kerja politik karena akan menjadi riskan jika beliau terlibat langsung dalam PON XXI. Apalagi beliau sebagai Ketua Kontingen PON Kaltim, yang notabene ada pengelolaan anggaran negara di dalamnya,” jelasnya.
Tino menekankan bahwa ajang olahraga nasional sekelas PON tidak seharusnya dicampuradukkan dengan kegiatan politik, terlebih karena Isran Noor sedang bersiap untuk maju dalam Pilkada 2024.
“Jangan sampai PON XXI ini tercemar oleh unsur-unsur politik seperti kampanye terselubung yang menggunakan anggaran negara,” tegasnya.
Menanggapi isu ini, Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut apakah jabatan Ketua Kontingen PON masuk dalam kategori yang mengharuskan pengunduran diri dalam kontestasi Pilkada.
“Kami akan melihat lebih dalam terkait ketentuan undang-undang, apakah jabatan Ketua Kontingen PON ini termasuk dalam jabatan yang diatur dalam kewajiban mundur sesuai dengan UU Pilkada, atau tidak,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa, 10 September 2024.
Hari menjelaskan bahwa jabatan yang disebutkan secara konkret dalam undang-undang adalah aparatur sipil negara (ASN), anggota DPR, anggota DPRD, dan pejabat negara.
Namun, ia menegaskan bahwa Bawaslu Kaltim akan mengkaji apakah posisi Ketua Kontingen PON Kaltim memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tidak.
“Kita perlu cek apakah jabatan dari ketua kontingen ini melekat secara tetap dengan anggaran pemerintah daerah atau hanya bersifat temporer,” tambahnya.
Hari menekankan bahwa jika jabatan tersebut terbukti menggunakan fasilitas atau anggaran negara, maka Isran Noor wajib mengajukan pengunduran diri.
Hingga berita ini diturunkan, Isran Noor belum memberikan tanggapan resmi terkait saran yang disampaikan oleh Barikade Kaltim.
Masyarakat kini menantikan sikap resmi dari bakal calon gubernur tersebut, serta hasil kajian dari Bawaslu Kaltim terkait status jabatannya sebagai Ketua Kontingen PON XXI 2024.
Hal ini demi menjunjung tinggi prinsip netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Kaltim 2024 serta menjaga integritas PON XXI 2024 sebagai ajang olahraga nasional yang bebas dari muatan politik.
Sementara itu, penetapan bakal calon gubernur dalam Pilkada 2024 sendiri akan dilakukan KPU Kaltim pada 22 September 2024 mendatang, 2 hari setelah perhelatan PON berakhir. (*)
