Alasan Sofyan Hasdam Tetap Minta Dana Transfer ke Daerah Tidak Dikurangi Pemerintah Pusat
KLIKSAMARINDA – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andi Sofyan Hasdam meradang. Ia bereaksi keras terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) ke seluruh daerah di Indonesia. Khususnya Kalimantan Timur (Kaltim). Pernyataan ini disampaikannya melalui video berdurasi 1 menit 48 detik.
Penolakan Sofyan Hasdam itu sejatinya telah disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa, saat DPR RI memberikan pertimbangan terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Rapat Paripurna. “Kami dari Komite I tetap pada pendirian dan sikap kami. Kami sampaikan kepada Menteri Keuangan agar dana Transfer ke Daerah tidak dikurangi seperti yang sudah terjadi,” tegasnya, Selasa (9/9/2025) malam ini.
Di Rapat Paripurna tersebut, Menkeu kemudian menyatakan tidak ada pengurangan TKD. Hanya saja, dana-dana tersebut ternyata dialihkan ke pelbagai kementerian sebelum turun dan diberikan ke daerah-daerah di Indonesia. Kebijakan ini pun ditentang Sofyan Hasdam.
Walikota Bontang periode 2001-2006 dan 2006-2011 itu kemudian memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ini. Pertama, jika dana-dana tersebut disalurkan melalui kementerian, dapat dipastikan penggunaannya tidak merata di seluruh Indonesia.
Kedua, yang mengetahui persis kondisi di daerah adalah kepala daerah itu sendiri. Bukan kementerian. Makanya, Sofyan Hasdam mengimbau, dalam rangka penguatan otonomi daerah, dana-dana tersebut sebaiknya diserahkan dan dikelola angsung kepada kepala daerah agar mereka menentukan sendiri penggunaannya.
“Ini pertimbangan kami. Jangan sampai menimbulkan instabilitas baru di daerah,” jelasnya. “Bayangkan saja, yang bisa dilakukan daerah saat ini adalah meningkatkan pajak. Termasuk PBB (Pajak Bumi Bangunan, Red.). Kalau ini tidak bisa dilakukan seperti di Pati dan Bone yang terjadi gejolak, berarti kesejahteraan masyarakat di daerah menurun,” imbuh Sofyan Hasdam.
Penurunan itu, lanjutnya, akan terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, hingga Bantuan Sosial (Bansos). “Ini tentu kita tidak inginkan terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi, harapan saya dari Ketua Komite I DPD RI agar dana TKD tetap tidak diturunkan. Paling tidak seperti tahun lalu,” tutup Sofyan Hasdam. (*)
