Syarkowi Minta Plt Kepala Bappeda Kaltim Segera Didefinitifkan
KLIKSAMARINDA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menanggung beban berat dalam perencanaan pembangunan. Terdekat, tugas Bappeda Kaltim antara lain adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan otonom baru, Provinsi Kaltim menjadi salah satu yang diamanahkan untuk menyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
Nantinya RPD itu menjadi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan oleh Penjabat atau Pj Gubernur Kaltim Tahun 2024-2025.
Kegiatan terbaru Bappeda Kaltim untuk menyusun RPD Kaltim 2024-2026 adalah menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
Namun, menurut anggota DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahry, dengan beban berat untuk mengakomodir usulan dan masukan dalam RPD itu, Bappeda Kaltim kini masih dipimpin seorang pelaksanan tugas atau Plt.
Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Syarkowi saat mengikuti Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis 16 Februari 2023.
Syarkowi bahkan meminta kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, agar segera menentukan pejabat definitif Kepala Bappeda Kaltim.
“Saya heran juga. Mana Bu Sekda? Pekerjaan berat ini (menyusun RPD-red). Tapi (kepala) Bappeda masih Plt. Saya minta resmikan kepala Bappeda,” ujar Syarkowi.
Menurut Syarkowi, penyusunan RPD ini harus melibatkan banyak pihak sehingga bisa menerima masukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim.
Melibatkan masyarakat dalam menyerap masukan juga bisa meningkatkan faktor partisipasi publik yang kerap kali menjadi sorotan.
Karena itu, untuk mendukung terlaksananya tugas berat itu, maka Syarkowi menilai perlu ada legitimasi atas OPD yang menjalankan tugas tersebut.
“Supaya tidak hanya gugur kewajiban konstitusi saja. Jadi harus betul-betul diperhatikan,” ujar Syarkowi.
Saat ini diketahui menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando. Yusliando memiliki pangkat/Golongan Pembina Tingkat 1 (IV/b). Yusliando menjabat Plt Kepala Bappeda Kaltim sejak Oktober 2022.
Sebelumnya Yusliando pernah menjabat sebagai Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Prov Kaltim, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kaltim, Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan . (Adv/DPRDKaltim)
