Pj Gubernur Kaltim Sarankan ASN di Kantor Saja Saat Masa Kampanye Demi Jaga Netralitas
KLIKSAMARINDA – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyarankan agar setiap ASN, khususnya di Kaltim agar mengurangi aktivitas di luar ruangan pada masa kampanye pemilu yang akan mulai pada 28 November 2023.
Hal ini, menurut Akmal Malik, untuk menghindari adanya dugaan keterlibatan ASN dalam praktik politik praktis dalam pemilu.
“Makanya saran kami, pada tanggal 28 (November) besok kalau tidak penting, jangan keluar. Karena kadang tanpa sengaja Anda berada dalam zona orang kampanye. Itu bisa saja Anda dimaknai hadir di sana kecuali ada surat tugas. Kalau tidak, mendingan kita di kantor saja. Ini juga sebagai bentuk disiplin. Nda usahlah jalan-jalan lagi. Di kantor saja. Apalagi di masa kampanye nanti,” ujar Akmal Malik saat menjadi narasumber dalam webinar garapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF), Senin 27 November 2023.
Akmal Malik menambahkan, secara nasional telah ada 2073 laporan terkait dugaan pelanggaran ASN dalam pemilu dan atau pemilihan kepala daerah. Sebanyak 1605 telah dputuskan bersalah dan mendapatkan sanksi baik sanksi moral maupun sanksi berat.
Sementara itu, BPSDM Kaltim menggelar Webinar ini dengan Tema “Netralitas ASN Menjelang Pemilu Tahun 2024” bagi Para Pejabat Pimpinan Tinggi dan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim maupun di luar Kaltim, Senin 27 November 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan webinar ini merupakan wujud komitmen untuk mengembangkan kepemimpinan yang kuat dan meningkatkan kinerja dalam organisasi.
“Seiring dengan mendekatnya momentum Pemilihan Umum tahun 2024, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga netralitas dan integritas sebagai pilar utama pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Netralitas ASN menjadi kunci utama dalam menjamin proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Nina Dewi.
Nina Dewi menambahkan, netralitas ASN bukanlah sekadar slogan, namun merupakan sikap yang harus diperlihatkan dalam tindakan sehari-hari.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk tetap fokus pada pelayanan yang adil, merata, dan tanpa pandangan politik yang berat seiring mendekatnya kontestasi politik,” ujarnya.
Dalam menyongsong Pemilu 2024, Kepala BPSDM mengajak para ASN untuk menjadikan netralitas ASN sebagai cermin integritas dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.
Nina Dewi meyakini, dengan menjaga netralitas dan kesetiaan pada tugas-tugas pelayanan publik, kita dapat memastikan terwujudnya Pemilu yang bersih, adil, dan transparan.
Webinar ini diikuti peserta dari Pegawai ASN, Non ASN dan Masyarakat Umum baik melalui zoom dan dapat disaksikan kembali melalui youtube BPSDM Kaltim. (Adv/DiskominfoKaltim)
