Komisi IV Sebut Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas Harus Buka Ruang Interaksi
KLIKSAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti kinerja Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas.
Menurut politisi Partai Golkar ini, mereka seharusnya membuka ruang untuk menyikapi aturan tentang cara untuk mendapatkan Beasiswa Kaltim Tuntas.
Menurut Salehuddin, tidak semua yang mendaftar itu bisa lolos untuk mendapatkan bantuan beasiswa yang berasal dari APBD Kaltim.
“Hal itu bisa terjadi karena berkas yang kurang lengkap atau soal teknis lainnya,” katanya.
Salehuddin merincikan, sebanyak 15.745 mahasiswa telah resmi mendaftar untuk Beasiswa Kaltim Tuntas, dan 29.297 mahasiswa mendaftar untuk Beasiswa Stimulan hingga batas akhir pendaftaran pada 31 Maret 2023.
“Untuk beasiswa stimulan tercatat 202.062 pendaftar hingga tanggal 7 April 2023,” ujar Salehuddin.
Dia mengungkapkan, pada RDP beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Kaltim mengingatkan kepada Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas untuk membuka proses ruang interaksi untuk keluarga tidak mampu dan veteran.
“Misalnya untuk melakukan registrasi ternyata ada permasalahan, minimal ada feedback yang harusnya disampaikan,” ucapnya.
Bagi Salehuddin, feedback yang harus ditindaklanjuti pihak pengelola tanpa harus menunggu memberikan semacam pemutusan.
“Misalnya pendaftar tidak berhak, pendaftar tidak melakukan input yang benar atau ada beberapa mengalami kesalahan,” jelasnya.
Selain itu, Salehuddin menegaskan bahwa pihaknya sudah berulang kali mengingatkan Badan Pengelola Beasiswa Tuntas agar melakukan interaksi atau komunikasi dengan pihak yang mengikuti proses pendaftaran pengajuan beasiswa.
“Pengelola semestinya juga dapat membuat sebuah sistem untuk interaksi, agar memudahkan menyempurnakan administrasi yang mungkin dianggap kurang lengkap,” katanya.
“Coba dibuat ada semacam sistem di situ untuk melakukan proses interaksi gitu. Memang ada sistem sanggah namanya, ya. Tapi harusnya ini, kan bisa dimaksimalkan,” timpal legislator dapil Kukar ini.
Salehuddin menambahkan, di Kaltim ada beberapa daerah yang masih jaringan internet tidak maksimal untuk melakukan pendaftaran secara online.
Paling tidak, didatangkan langsung secara fisik untuk melakukan klarifikasi, dan ini semestinya didorong.
“Pada intinya ada ruang interaksi itu ada ruang tidak hanya mengklaim sanggahan tapi ada ruang interaksi dan itu bisa dimaksimalkan melakukan proses perbaikan perbaikan kecil yang memang dilakukan oleh pendaftar, termasuk veteran tadi,” tutupnya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)
