Ketua Komisi III Minta Pemprov Matangkan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kaltim
KLIKSAMARINDA – Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menilai pemerintah daerah harus benar-benar melakukan perencanaan yang matang dalam pembangunan infrastruktur di Bumi Etam. Apalagi dalam menyusun program kerja untuk tahun 2024 mendatang.
Menurut data yang diterimanya, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim pada 2023 cukup besar, yakni sekitar Rp3 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Veridiana Huraq Wang, dipergunakan untuk membangun beragam infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, dan sebagainya.
Namun, Veridiana Huraq Wang menegaskan pihak terkait perlu mencermati banyak program kerja Dinas PUPR untuk tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur Kaltim. Sebagai wakil rakyat, dirinya menginginkan agar pembangunan itu harus berorientasi pada manfaat bagi masyarakat luas.
“Kita sudah melihat program-program kerja dari Dinas PUPR ke depan. Nah, ada beberapa koreksi terhadap lokus dari kegiatan-kegiatan itu. Kita minta agar program kerjanya lebih mengarah pada kemanfaatannya,” ungkap politikus PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Veridiana juga menyarankan agar Dinas PUPR mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah saat merencanakan pembangunan.
Hingga kini, Dinas PUPR Kaltim telah menyatakan bersedia memetakan program kerja infrastruktur yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Memang ada pembangunan yang benar-benar dirasakan. Namun pemerintah tetap harus melihat dari sisi kemampuan keuangan kita, kira-kira itu mampu atau tidak, kan gitu,” ujar Veridiana.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyatakan pihaknya menerima masukan DPRD soal program kerja 2024. Termasuk pembangunan jalan, pantai, lingkungan, dan lainnya yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat.
Dirinya menyatakan telah menerima masukan dari komisi III soal pembangunan di Kaltim. Pihaknya juga selalu terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait rencana pembangunan infrastruktur di Kaltim.
“Semua masukkan dan saran itu kita tampung,” ujar Aji Muhammad Fitra Firnanda. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
