Kaltim Perlu Koordinasi dan Peran Lintas Sektor dalam Mitigasi Bencana
KLIKSAMARINDA – Upaya mitigasi bencana di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Samarinda, menuntut kesiapsiagaan dan peran tanggung jawab lintas sektor. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, pun seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu diperlukan koordinasi dan partisipasi para pihak dalam mitigasi, terutama di tengah perubahan iklim dan fenomena alam ekstrem yang menuntut kepedulian bersama yang jauh lebih serius.
“Tidak hanya pemerintah, kalau pemerintah ya itu kewajiban, tapi bagi dunia usaha dan terutama masyarakat sudah harus memiliki persiapan juga untuk menghadapi keadaan anomali yang sewaktu-waktu tidak bisa kita perkirakan,” ujarnya, Jumat 5 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Sumatera dan Aceh menjadi contoh penting betapa rentannya keseimbangan alam ketika mengalami kerusakan jangka panjang.
Andi Harun menyebut peristiwa tersebut membuka mata semua pihak bahwa penanganan banjir dan longsor tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis.
“Mengendalikan akibatnya tidak cukup dengan drainase. Di sana letaknya kita bisa berkaca bahwa ini akibat sekian lama tangan-tangan yang merusak keseimbangan alam,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi, ia tengah menyiapkan tulisan ilmiah yang memuat analisis akademik mengenai hal tersebut. Tulisan itu diharapkan dapat memperluas perspektif publik serta mendorong partisipasi semua pihak.
“Agar perspektif kita melihat kejadian itu terbuka dan mudah-mudahan bisa mendorong peran semua pihak,” katanya.
Ia juga memberikan peringatan dini yang telah diberikan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) serta pengalaman bencana yang sebelumnya pernah terjadi di Kaltim, termasuk di Samarinda.
Andi Harun meminta warga yang tinggal di area rawan longsor meningkatkan kewaspadaan, bahkan mempertimbangkan alternatif tempat tinggal jika terjadi anomali cuaca ekstrem untuk daerah rawan banjir dan mengajak keterlibatan aktif masyarakat.
Menurutnya, program teknis pemerintah sering kali masih kalah cepat dibanding kerusakan lingkungan yang berlangsung di sekitarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan lintas lembaga. Sejak pekan lalu, ia telah menyuarakan harapan agar pemerintah provinsi memimpin pertemuan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita duduk bareng-bareng 10 kabupaten/kota. Hadir Polda, Kodam, Basarnas, BPBD, kelompok relawan, dan semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung,” paparnya.
Ia bahkan menyarankan rapat koordinasi teknis kesiapsiagaan bencana dalam waktu dekat dan menilai pertemuan itu sangat mendesak untuk menyusun langkah terkoordinasi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Tidak mungkin kita kerja sendiri. Kalau masing-masing Bupati dan Wali Kota autopilot, nanti langkahnya tidak terkoordinasi,” ujarnya.
Andi Harun menjelaskan pernyataannya dengan ajakan kolaborasi tanpa ego sektoral. “Ini sudah amat mendesak untuk kita duduk bareng-bareng. Kita kerahkan semua sumber daya untuk mengantisipasi anomali atau force majeur seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” tutupnya. (*)
Reporter: Harpiah AM
