Clicky

Kaltim Dukung Penuh IKN, Tunggu Pengesahan UU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), HM Aswin ketika memberi paparan materi dalam seminar nasional bertajuk “Menimbang Aspirasi Pusat dan Daerah Dalam IKN di Kalimantan Timur” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Pusat Riset Politik - BRIN, Kamis 28 Oktober 2021.

KLIKSAMARINDA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), HM Aswin mendukung agenda pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kaltim. HM Aswin menyatakan hal itu ketika memberi paparan materi dalam seminar nasional bertajuk “Menimbang Aspirasi Pusat dan Daerah Dalam IKN di Kalimantan Timur” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Pusat Riset Politik – BRIN, Kamis 28 Oktober 2021.

“Jika ingin mengetahui aspirasi masyarakat Kalimantan Timur, hampir semua sangat senang dengan adanya ini (pemindahan ibu kota,” ujar HM Aswin.

HM Aswin juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan pelbagai upaya demi mempersiapkan diri mengahdapi IKN di Kaltim. Antara lain melalui focus group discussion yang sudah kelima kali membahas proses penyusunan rencana tata ruang hingga kajian lingkungan hidup strategis yang ada.

Namun, langkah-langkah terkait persiapan Kaltim menjadi ibu kota negara, belum melibatkan terlalu banyak pihak karena Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

Setelah undang-undang terbit dan dengan resmi menyatakan ibu kota negara akan pindah ke Kaltim, seluruh kegiatan persiapan Kaltim menjadi ibu kota negara akan melibatkan lebih banyak pihak. Karena itu, Pemprov Kaltim tak pernah menggunakan anggaran untuk kegiatan IKN.

“Kami tidak pernah menganggarkan kegiatan untuk ibu kota negara, sebenarnya. Karena melanggar aturan kalau kita melakukan itu,” ujar HM Aswin.

HM Aswin menerangkan, salah satu alasan yang menjadi latar belakang dari dukungan tersebut adalah peningkatan anggaran untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur di Kaltim.

Menurut HM Aswin, yang menjadi kendala dari proyek pembangunan jalan di Kaltim adalah kapasitas dana di daerah yang hanya sebesar Rp2 triliun.

“Hanya Rp2 triliun yang bisa kami gunakan. Lainnya, kami punya Rp11 triliun anggaran, sebesar Rp9 triliunnya untuk biaya operasional. Hanya Rp2 triliun yang bisa digunakan,” ujar HM Aswin.

HM Aswin berharap ketika Kaltim menjadi Ibu Kota Negara Indonesia, pemerintah daerah akan memiliki anggaran yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Terutama bisa menjadi daerah tujuan ekonomi, wisata, dan tujuan lainnya. (*)

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com