Forum Kemitraan Bahas Optimalisasi BPJS dan Pelayanan Kesehatan di Kukar
Kutai Kartanegara, KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama para pemangku kepentingan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kukar pada Senin 19 Mei 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dengan fokus membahas capaian pelayanan kesehatan daerah dan kendala terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dalam forum tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan masukan dan perspektif terkait implementasi serta tantangan pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“Diskusi hari ini banyak menyoroti kebijakan BPJS Kesehatan, baik yang sudah berjalan maupun yang akan datang. Ini penting, agar kita semua satu pemahaman,” ujar Sunggono.
Dia menjelaskan bahwa saat ini capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar telah melebihi 100 persen.
Pencapaian ini terwujud karena jumlah kepesertaan yang didaftarkan pemerintah daerah secara aktif terus menyesuaikan dengan dinamika pertambahan jumlah penduduk.
“Penduduk Kukar sekitar 800 ribu lebih, dan semua sudah ditanggung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan lebih dari 100 persen karena angka itu bergerak terus mengikuti data kependudukan terbaru,” terangnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, khususnya keterbatasan layanan kesehatan yang tidak termasuk dalam tanggungan BPJS.
Layanan kesehatan itu seperti jenis penyakit tertentu atau layanan rujukan tingkat lanjut yang memiliki aturan khusus.
“BPJS itu, kan mengikuti regulasi nasional. Jadi, ada beberapa jenis layanan atau penyakit yang tidak bisa ditanggung. Ini yang harus terus kami sosialisasikan ke masyarakat, agar tidak salah paham ketika pelayanan terbatas,” ujarnya.
Namun begitu, kata Sunggono, Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warganya, termasuk layanan berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
“Komitmen Bupati Kukar sudah jelas: semua warga berhak berobat gratis hanya dengan KTP. Alhamdulillah, ini sudah kita penuhi. Tapi tetap perlu edukasi, bahwa ada batasan-batasan tertentu dalam sistem,” tegasnya.
Forum ini juga membahas strategi peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, kerja sama antar instansi dalam menangani keluhan masyarakat terkait layanan BPJS, serta rencana kolaborasi lanjutan untuk meningkatkan integrasi data kesehatan dan pelayanan berbasis digital.
“Forum ini jadi wadah penting menyatukan pemahaman dan menyusun langkah-langkah koordinatif. Dengan semua pemangku kepentingan terlibat, insya Allah layanan kesehatan Kukar akan semakin baik,” timpal Sunggono. (Adv/Diskominfo Kukar)
