DPRD Samarinda Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan
KLIKSAMARINDA – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru kota Samarinda bersama anggota DPRD Samarinda dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda melakukan audiensi di Kantor DPRD Samarinda, Jumat 1 November 2019.
Para guru honorer ini menuntut kenaikan besaran tunjangan yang dianggap tidak layak karena jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Para guru honorer itu saat ini mendapat tunjangan dari Bosda dan Bosnas yang jauh dari kata kesejahteraan. Guru honorer sudah rata rata UMK, yaitu Rp700 ribu per bulan yang dibayar per triwulan.
Pun, para guru menuntut adanya penerbitan surat keputusan (SK) bagi tenaga honorer untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) supaya bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di daerah. Penerbitan ini perlu karena ketika dibuka pendaftaran PPG, SK yang mereka dapatkan sebelumnya tidak dapat digunakan.
Di gedung DPRD kota Samarinda, mereka diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Rusdi. Turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik) kota Samarinda, Asli Nuryadin.
Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Rusdi menyebut kesejahteraan guru honorer juga harus diperhatikan karena telah menjadikan bagian dalam pencerdasan generasi penerus bangsa. Dirinya juga berharap agar tahun 2020 ada tambahan anggaran yang bisa digelontorkan untuk menambah kesejahteraan para guru honorer. Minimal jumlahnya bisa sesuai dengan penghasilan UMK.
“Kita usahakan, kita perjuangkan di APBD Murni,” ujarnya.
Ketua Forum Guru Samarinda, Mafulau menyatakan, pihaknya meminta adanya kenaikan penghasilan guru honorer.
“Samarinda jauh tertinggal dengan daerah lain, penghasilan guru honorer sudah rata rata UMK, kita masih Rp 700 ribu itupun dibayar triwulan,” katanya. (Adv)
