DPRD Kaltim Minta Pemprov Percepat Realisasi Anggaran 2023 Agar Tidak Silpa
KLIKSAMARINDA – Kenaikan APBD Provinsi Kaltim tahun 2023 dari angka Rp14 triliun menjadi Rp25 triliun memiliki dua sisi yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Pertama, kenaikan jumlah APBD Kaltim tahun tersebut menciptakan peluang karena bisa menopang pembangunan secara maksimal. Tetapi di sisi lain, ada tantangan yang berkaitan dengan serapan anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Salehuddin, menilai kenaikan APBD Kaltim Tahun 2023 ini memerlukan perhatian penuh dari Pemprov.
Terutama terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan sehingga penggunaan anggaran lebih efisien.
Ada sejumlah peluang dengan kenaikan APBD Kaltim tahun 2023 ini. Antara lain, peluang untuk pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pelayanan publik.
Tetapi, Salehuddin mencatat masih ada sejumlah pertimbangan yang harus dilihat lebih cermat oleh pihak eksekutif untuk menentukan prioritas.
Menurut Salehuddin, prioritas utama dalam penggunaan anggaran adalah sektor pendidikan. Sektor ini akan sangat menentukan masa depan Kaltim dalam meningkatkan kualitas SDM, terutama setelah pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Bumi Etam,” ujar Salehuddin.
Tugas untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, imbuh Salehuddin, bukan terletak pada pundak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) semata. Peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim tersebut harus menjadi tanggung jawab semua pihak
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” ungkapnya.
Setelah menentukan prioritas, Salehuddin amendorong Pemprov Kaltim agar melakukan percepatan serapan anggaran. Dalam penilaian Salehuddin, memastikan realisasi anggaran secara efisien sangat penting.
Menurut Salehuddin percepatan serapan anggaran ini perlu dilakukan agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Terjadinya Silpa akan menandai kualitas realisasi anggaran.
Karenanya, Salehuddin berharap agar serapan anggaran menjadi fokus utama para pemangku kepentingan provinsi. Sehingga kondisi jelang akhir tahun anggaran 2023 tidak menyisakan pekerjaan rumah berupa Silpa.
“Untuk mempercepat realisasi anggaran, sehingga kita dapat menghindari terjadinya Silpa yang signifikan,” ujar Salehuddin dengan penuh semangat. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
