DPRD Kaltim Menolak Penghapusan Tenaga Honorer dan Siap Berjuang ke Pusat
KLIKSAMARINDA – DPRD Kaltim menegaskan penolakan terhadap rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dari Partai Amanat Nasional (PAN), secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut. Meskipun kebijakan penghapusan tenaga honorer telah diumumkan pada 31 Oktober 2023, DPRD Kaltim tetap komitmen untuk melawan langkah ini.
“Kami Provinsi Kaltim menegaskan tidak setuju. Kita menolak penghapusan tenaga honorer ini,” ujar Sigit Wibowo belum lama ini.
Sigit Wibowo menyatakan penolakan tersebut di Gedung B Kompleks DPRD Provinsi Kaltim, Kota Samarinda, dan mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperjuangkan kepentingan tenaga honorer di Indonesia, khususnya di Provinsi Kaltim.
Meskipun kebijakan tersebut sudah resmi ditetapkan Presiden pada 31 Oktober 2023 lalu, DPRD Kaltim berencana untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka dan bertekad untuk melawan kebijakan tersebut.
DPRD Kaltim berencana untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menggalang dukungan lebih lanjut. Langkah ini akan melibatkan asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota dalam menghubungi pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo.
Tujuannya adalah memastikan bahwa suara dan kepentingan daerah dapat didengar oleh pihak berwenang di tingkat nasional.
“Kita akan tetap memperjuangkan tenaga honorer di Indonesia, terutama di Provinsi Kaltim,” ujar Sigit.
Sigit Wibowo menegaskan bahwa mereka akan berjuang agar penghapusan tenaga honorer dibatalkan, dan berharap agar pemerintah pusat merespons aspirasi mereka dengan bijaksana.
“Kita minta agar penghapusan itu dibatalkan melalui asosiasi gubernur, bupati dan wali kota,” ujarnya.
Pihaknya meyakini bahwa penolakan ini bukan hanya berasal dari DPRD Provinsi Kaltim tetapi juga mendapat dukungan dari seluruh Indonesia, terutama dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Penolakan ini dianggap sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap tenaga honorer di Indonesia, khususnya di Provinsi Kaltim.
“Ini bentuk dukungan kami kepada teman-teman tenaga honorer, semoga didengar oleh Pemerintah Pusat, yakni Bapak Joko Widodo,” tegasnya.
DPRD Kaltim menganggapnya penting untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan para tenaga honorer dan berharap pemerintah pusat merespons aspirasi mereka dengan bijaksana. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
