Deni Hakim Anwar Minta Dinsos Samarinda Sinkronkan Data Penerima Bansos ke Pusat
KLIKSAMARINDA – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda memiliki keharusan untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Khususnya untuk memperbaharui data bantuan sosial (bansos) pangan sebagai sumber data penerima bantuan sosial.
Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai, pembaharuan data tersebut perlu dilakukan untuk menekan ketidakakuratan data ketika program bansos seperti bantuan tunai langsung (BLT) yang diluncurkan pemerintah pusat.
Menurut pria kelahiran 1970 itu, ketika berbicara masalah BLT, pasti akan berkaitan dengan data yang selalu saja tidak sinkron antara daerah maupun pusat.
Deni Hakim Anwar menyatakan, kebanyakan data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan data 5 atau 10 tahun lalu. Data yang tidak up to date tersebut menjadi persoalan tersendiri di tengah pelaksanaan program pemerintah.
Pun, masalah itu ini pun menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara data dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Deni Hakim Anwar menyatakan, bisa jadi yang mendapatkan bantuan saat ini adalah mereka yang sudah memiliki mobil. Artinya, penerima bantuan telah mengalami perubahan taraf hidup karena memiliki kesanggupan secara finansial.
Itu terjadi karena data yang masuk ke pusdatin merupakan data beberapa tahun lalu ketika kondisi ekonominya sangat susah.
Atau sebaliknya, menurut Deni Hakim Anwar, bisa juga yang dulunya mampu secara finansial, saat ini malah tidak memiliki apa-apa. Mereka inilah menurut Deni Hakim Anwar, yang seharusnya mendapat bantuan.
Oleh sebab itu, Deni Hakim Anwar selaku anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinsos Samarinda untuk segera melakukan sinkornisasi data yang ada dengan Pusdatin.
“Kan, jadi tidak relevan sekali dengan kondisi sekarang. Makanya saya sampaikan kepada Kadinsos yang baru menjabat, tolong disandingkan data kita dengan Pusdatin. Beliau mengiyakan dan akan berangkat ke Ibu Kota untuk memastikan bahwa data kita betul-betul update sampai saat ini, artinya sesuai BPS di tahun 2021,” ujar Deni Hakim Anwar.
Paling tidak, melalui acuan data tadi, bisa menekan ketidaktepatan dan ketidakakuratan data-data yang ada sebelumnya. Karena bagaimana pun, kalau sudah bicara BLT itu pasti masalah data.
Yang terjadi kemudian, menurut Deni Hakim Anwar, biasanya etika data tidak sesuai otomatis bantuan tidak tepat sasaran.
“Saya tekankan agar datanya disandingkan. Kita bawa data lalu sandingkan dengan pusat supaya kita bisa melihat di mana ketidakakuratan itu. Jangan sampai data kita dengan mereka sangat jauh berbeda,” ujar Deni Hakim Anwar.
Bukan tanpa sebab Deni Hakim Anwar meminta hal tersebut kepada Dinsos Samarinda. Pasalnya, Komisi IV DPRD Samarinda selalu mendapat keluhan dari masyarakat ketika program bansos diluncurkan pemerintah.
“Banyak sekali yang tidak sesuai antara data penerima dan kondisi di lapangan. Kita selalu mendapat keluhan dari masyarakat,” ujar Deni Hakim Anwar.
Karena itu, Deni Hakim Anwar berharap agar masalah yang bermuara pada ketidakakuratan data penerima bansos ini tidak terulang kembali.
“Jangan sampai ketika ada program bansos selalu bermasalah pada data. Lebih baik sinkronkan segera agar tidak kelabakan nantinya. Pastinya masyarakat akan protes ke kami mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan padahal tidak mampu,” ujar Deni Hakim Anwar. (Pia-02/Adv)
