Sekdaprov Kaltim Sebut Serapan Anggaran 2022 84,67 Persen, Tertinggi RSJD Atma Husada

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2023 Provinsi Kalimantan Timur, di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa 24 Januari 2023.
Dari rapat tersebut, diketahui hingga akhir triwulan IV per 31 Desember Tahun Anggaran 2022, capaian realisasi serapan anggaran Kaltim di bawah 90 persen atau hanya sebesar 84,67 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdprov) Kaltim, Sri Wahyuni menyatakan, rapat tersebut untuk melakukan evaluasi realisasi serapan anggaran Triwulan IV 2022 secara umum dan persiapan 2023.
“Di 2022 lalu capaian kita 84,67 persen, ini memang belum mencapai 90 persen ya,” ujar Sri Wahyuni kepada awak media, usai rapat.
Sri Wahyuni menambahkan, Pemprov Kaltim telah menargetkan serapan anggaran di tahun 2023 mencapai di atas 90 persen.
“Di 2023 ini target kita di atas 90 persen. Bahkan bisa mencapai minimal 95 persen,” ujar Sri Wahyuni.
Target tersebut sangat mungkin tercapai, karena menurut Sri Wahyuni, jajaran perangkat daerah sudah mulai melakukan lelang dini untuk berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Hal ini berbeda dengan kondisi di tahun 2022 lalu.
“Kenapa bisa? Sebab berdasarkan catatan dari 2022, tidak dilakukan lelang dini,” jelas Sri.
Sri Wahyuni menambahkan, pada Januari 2023, ada 30 pekerjaan yang sudah kontrak dan sudah lelang dini.
Hal ini juga sebagai proses percepatan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
“Kita lakukan percepatan. Karena ini kan akhir dari pelaksanaan RPJMD 2018-2023,” tandasnya.
Selain itu, Sri Wahyuni merinci, pada tahun 2022 dari 47 perangkat daerah terdapat 22 perangkat daerah yang kisaran serapan anggaran mencapai 90-100 persen. Serapan anggaran tertinggi adalah RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda yang mencapai 99,04 persen.
Perangkat daerah lainnya terdapat 19 perangkat daerah di kisaran 80-89,99 persen. Ada tiga perangkat daerah kisaran 70-79,99 persen dan terendah satu perangkat hanya sekitar 46,25 persen.
“Jadi kita harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan. Catatan di 2022 menjadi dasar kita untuk melaksanakan perbaikan, percepatan dan konsolidasi di tahun 2023,” ujar Sri Wahyuni. (*)