Samarinda Butuh 63 SPPG Tambahan untuk Program MBG 135 Ribu Pelajar
KLIKSAMARINDA – Kota Samarinda masih kekurangan 63 Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) tambahan untuk mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Meski fakta SPPG di Samarinda belum terpenuhi, Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) terus melakukan upaya percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Data terbaru menunjukkan Samarinda membutuhkan 73 SPPG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 135 ribu siswa.
Namun, menurut Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat ini baru tersedia 10 SPPG se-Kota Tepian.
“Dari 63 dapur yang masih dibutuhkan, kita akan breakdown mana yang paling prioritas, khususnya di daerah padat penduduk dengan tingkat kebutuhan tinggi. Jadi bertahap, baru kemudian masuk ke wilayah kota. Ini seperti makan bubur panas, dari pinggir dulu baru masuk ke tengah,” kata Wali Kota Samarinda Andi Harun saat rapat koordinasi dan presentasi MBG, Kamis 28 Agustus 2025.
Rapat yang berlangsung di Balai Kota Samarinda itu dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Gizi Nasional (BGN), Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, Kajari Samarinda Firmansyah Subhan, perwakilan Dandim 0901 Samarinda, serta jajaran OPD terkait.
Dalam arahannya, Wali Kota Andi Harun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program MBG berjalan efektif. Ia menegaskan, TNI ditugaskan sebagai pelaksana lapangan, Polri bertanggung jawab pada penyediaan SPPG, sedangkan Kejaksaan mengawasi tata kelola anggaran.
“Tidak mungkin program ini berjalan kalau hanya BGN sendiri, atau hanya Polri, TNI, maupun pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Yang kita konkretkan hari ini adalah bentuk kolaborasi nyata semua pihak,” tegasnya.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tiga SPPG sebagai bentuk dukungan. Lokasinya berada di Jalan Bhayangkara, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Kota.
Sementara Kajari Samarinda Firmansyah Subhan memastikan pengawasan anggaran dilakukan sesuai MoU antara Kejaksaan Agung dan BGN.
Wali Kota juga mengungkapkan, Pemkot tengah menyiapkan instrumen teknologi informasi agar proses MBG dapat dipantau transparan. Sistem ini akan memuat data lokasi dapur, pelaksana, hingga distribusi makanan dan bisa diakses oleh semua pihak terkait.
Rapat pembahasan SPPG di Samarinda kali ini disebut sebagai pemetaan awal. Pekan depan rencana rapat lanjutan akan digelar untuk membahas teknis pembangunan 63 SPPG tambahan. (*)
