Clicky

DPRD Kaltim

Salehuddin Dorong Anggaran Pendidikan Kaltim untuk Pemerataan di Pedalaman

KLIKSAMARINDA – Pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama, pemerataan pendidikan di pedalaman yang kondisinya masih memprihatinkan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai terjadi perbedaan kondisi pendidikan antara wilayah pedalaman dengan ibu kota kabupaten dan perkotaan.

Menurut Salehuddin, sekolah di pedalaman memiliki masalah seperti minim sarana prasarana, kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik, dan keterbatasan akses anak-anak terhadap Kurikulum Merdeka, yang seharusnya sudah diimplementasikan.

Salehuddin mencontohkan, sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan lebih memadai dan memenuhi standar yang ditetapkan sesuai Kurikulum Merdeka.

Kondisinya berbeda di daerah pedalaman. Di sana, akses ke sekolah bisa melibatkan perjalanan jarak kiloan meter karena jauh dari ibu kota kabupaten.

Situasi ini sangat memprihatinkan bagi daerah pedalaman di Kaltim, karena pendidikan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka hampir tidak dapat diwujudkan secara nyata dan fasilitas yang seharusnya dimiliki siswa di pedalaman masih sangat terbatas.

“Kalau bicara soal daerah Pedalaman. Kan gini, boro-boro mau melaksanakan Kurikulum Merdeka, hal-hal yang menghormati proses belajar mengajar saja juga sangat-sangat ironi,” ujar Salehuddin belum lama ini.

Kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga memerlukan perbaikan. Bagi Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim ini, kesejahteraan guru masih belum merata.

“Mohon maaf, guru dan tenaga pendidik di Kaltim, kalau konteks pemerataan, sampai sekarang belum merata untuk mereka yang ada di pedalaman. Masih terkonsentrasi di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten,” ujar Salehuddin.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim, menurut Salehuddin, mendorong penggunaan APBD Kaltim, khususnya anggaran pendidikan, untuk pemerataan pendidikan. Anggaran pendidikan Kaltim pada 2023 terhitung tinggi, mencapai Rp3,5 triliun pada tahun 2023 dan diperkirakan akan naik menjadi Rp4 triliun pada tahun 2024.

“Pendidikan itu investasi masa depan. Sehingga, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan masa depan cerah dan terjamin bagi anak-anak Kaltim,” ujar Salehuddin. (Dya/Adv/DPRDKaltim)

Back to top button
DMCA.com Protection Status