Penghapusan Honorer Dinilai Bisa Berdampak Buruk pada Perekonomian Kaltim
KLIKSAMARINDA – Penghapusan honorer menjadi tanda tanya besar bagi Provinsi Kaltim. Jika kebijakan itu benar-benar dilakukan, diperkirakan akan berdampak buruk bagi perekonomian Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Jahidin, menilai para tenaga honorer yang diberhentikan akan kesulitan mencari pekerjaan baru di usia yang sudah tidak produktif lagi.
Akibatnya, angka pengangguran di Kaltim dipastikan akan melonjak drastis akibat pemberhentian honorer secara masif. Hal ini berpotensi memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Kalau kita berhentikan mereka, ke mana lagi mereka mencari pekerjaan,” tegas Jahidin mengenai risiko pemberhentian honorer di Kaltim.
Oleh sebab itu, Jahidin menilai komitmen Pemprov Kaltim untuk mempertahankan tenaga honorer sudah tepat. Apalagi, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Kaltim terdahulu, Isran Noor, yang harus dilanjutkan penerapannya.
“Kebijakan gubernur lama perlu kita tindak lanjuti, hal yang dianggap baik itu tentu perlu dipertahankan. Apalagi APBD Kaltim cukup meningkat, jadi tentu kita mendukung untuk tidak ada penghapusan. Karena yang kita berhentikan itu adalah keluarga kita sendiri, dimana mereka mau mencari pekerjaan kalau sampai diberhentikan,” urai Jahidin.
Lebih lanjut, Jahidin menegaskan bahwa Pj Gubernur Kaltim saat ini, Akmal Malik, juga semestinya mengikuti arahan Isran Noor terkait nasib para honorer ini. Sebagai penerus kepemimpinan, sudah sepatutnya kebijakan-kebijakan positif tetap dilanjutkan.
Terutama untuk melindungi honorer yang berusia di atas 40-50 tahun. Mereka akan terbatas usia dan sulit masuk ke sektor privat atau perusahaan swasta.
“Saya kira gubernur berikutnya dan Pj gubernur sekarang harus mengikuti arahan gubernur lama, karena itu merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh beliau (Isran Noor),” imbuh Jahidin.
Dengan mempertahankan tenaga honorer dan PTT, Pemprov Kaltim dipastikan akan mengeluarkan anggaran cukup besar setiap tahunnya.
Namun demikian, hal ini tetap dinilai lebih bijaksana ketimbang memberhentikan mereka yang berpotensi memicu masalah sosial dan ekonomi baru. (Dya/Adv/DPRDkaltim)
