Pekerja Lokal Belum Maksimal Diakomodir dalam Proyek IKN
KLIKSAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, merasa bahwa tenaga kerja lokal belum diakomodir secara maksimal dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung saat ini.
Padahal, menurut Ely, kehadiran IKN di Bumi Etam ini seharusnya bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk semakin menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih berkompeten dan berkompetisi dengan pekerja luar.
Eli menilai sebaiknya pemerintah tidak hanya diam dan menunggu saja, namun menjemput bola. Jika perlu, generasi penerus dilatih dan benar-benar dipersiapkan agar dapat memanfaatkan momen pembangunan infrastruktur IKN.
“Kita harus memikirkan bagaimana anak-anak Kaltim bisa terlibat dan merasakan hasilnya dari pembangunan IKN,” ujar Ely beberapa waktu lalu.
Namun kenyataan di lapangan, Ely Hartati Rasyid masih menyayangkan tenaga kerja lokal tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan IKN.
Padahal seharusnya, pembangunan ini berdampak positif untuk mensejahterakan masyarakat Benua Etam.
“Saya berharap, tenaga kerja lokal bisa dilibatkan dalam pembangunan di wilayah IKN yang saat ini sedang gencar sekali dilakukan Pemerintah Pusat. Ini seperti mess di IKN, tiba-tiba saja sudah selesai dibangun,” terangnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat Kaltim yang kurang terakomodir dalam keterlibatan tersebut. Apabila kualitas SDM berpengaruh, maka seharusnya pemerintah bisa memberikan program pelatihan khusus bagi generasi muda.
“Harusnya kasih pelatihan. Khususnya, yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan supaya mereka dapat terlibat dalam proyek IKN,” tegasnya.
Wanita kelahiran Tenggarong ini pun mendorong masyarakat untuk dapat lebih terlibat dan berkontribusi dalam proyek IKN. Sehingga, dampak positif dari adanya IKN ini benar-benar terasa.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar pemerintah bisa membuat sebuah program atau pelatihan khusus yang berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja lokal.
Usulan lainnya, politikus PDI Perjuangan dari Dapil Kutai Kartanegara itu meminta pemerintah untuk melakukan screening, pendataan dan pencanangan regulasi terkait keterlibatan pengusaha lokal Benua Etam dalam IKN.
Tujuannya, untuk mengetahui dengan rinci berapa banyak partisipasi hingga serapan ekonomi pengusaha lokal di Bumi Etam ini.
“Jika perlu buat aturan-aturan yang mengharuskan untuk keterlibatan tenaga kerja lokal,” jelasnya.
“Kita atur jumlah perusahaan lokal yang terlibat dalam IKN. Saya ingin kita semua bisa ikut berperan, terlibat dan kebagian hasilnya di IKN ini. Supaya tidak terdengar lagi nada-nada miring soal tenaga kerja,” sambung politikus PDI Perjuangan ini. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
