Kabupaten Bulungan Memperkuat Pembangunan Desa Melalui Perhutanan Sosial
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) fokus pada pembangunan desa melalui perhutanan sosial dengan melibatkan mitra strategis dalam pertemuan multipihak di Yogyakarta pada Sabtu-Minggu, 9-10 September 2023 lalu.
Para pihak mengeksplorasi potensi perhutanan sosial dalam pembangunan berkelanjutan dan mengimplementasikan program AkSi Inspiratif warGA untuk Perubahan (SIGAP) di 10 desa terpilih.
Fokus dalam pertemuan tersebut antara lain pemanfaatan perhutanan sosial dan program SIGAP telah diterapkan di 10 desa untuk memperkuat tata kelola desa dan pengembangan potensi lokal.
Tema pertemuan berkaitan dengan “Penguatan Kemitraan Multipihak untuk Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju, dan Sejahtera, Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.”
“Pertemuan ini merupakan langkah awal menuju pembangunan berkelanjutan di Bulungan,” ujar Bupati Syarwani saat membuka pertemuan.
Selama dua hari, Bupati Bulungan, Syarwani, bersama sepuluh pejabat senior pemerintah Kabupaten Bulungan merumuskan rencana pembangunan desa bersama mitra strategisnya.
Mitra-mitra yang terlibat dalam pertemuan ini antara lain Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Pionir, Yayasan Institute for Research and Empowerement (IRE), dan Yayasan Nastari. Pembicara dalam pertemuan ini termasuk Lurah Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Saat ini, Kabupaten Bulungan memiliki 74 desa yang tersebar di wilayah seluas 1,3 juta hektare. Di dalam wilayah ini, yang dikenal dengan julukan “Bumi Benuanta,” terdapat kawasan perhutanan sosial seluas 116.124,71 hektare pada tahun 2023.
Potensi dan peluang dari perhutanan sosial ini telah mendorong YKAN bersama mitranya, Yayasan Pioner dan Yayasan IRE, untuk memberikan pendampingan kepada 10 desa terpilih di Bulungan.
Sejak September 2022, kesepuluh desa yang berada di Lanskap Kayan tersebut telah mendapatkan pendampingan dengan pendekatan SIGAP.
Pendekatan SIGAP ini digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyusunan Rencana Tata Guna Lahan (RTGL), dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).
Kesepuluh desa yang mendapatkan pendampingan ini antara lain Long Pelban, Long Bia, Long Peso, Long Buang, Naha Aya, Long Bang, Long Bang Hulu, Long Beluah, Long Sam, dan Antutan.
Desa-desa di Kabupaten Bulungan berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kayan, mulai dari hulu, seperti Desa Pelban, hingga ke hilir, yakni Antutan. Pada tahap awal pendampingan yang berakhir pada April 2023, beberapa catatan muncul.
Di antaranya adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari aparat pemerintahan desa maupun masyarakat, serta kebutuhan akan kolaborasi antar desa dengan potensi yang serupa, dan pembentukan jejaring pemasaran produk lokal.
Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan peta jalan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan. Pengalaman yang telah berhasil di wilayah yang telah meraih berbagai penghargaan internasional dan nasional diharapkan akan menginspirasi dan memperkuat kapasitas aparat pemerintah Kabupaten Bulungan.
Peluang pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan telah diwujudkan oleh pemerintah pusat melalui Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT) atau Integrated Area Development. Kabupaten Bulungan memiliki potensi besar dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan skema PWT.
“Hari ini adalah awal dari langkah strategis dalam berkolaborasi secara pentaheliks untuk merencanakan dan mewujudkan masa depan Bulungan,” ujar Manajer Senior Program Terestrial YKAN, Niel Makinuddin.
Niel melanjutkan bahwa semangat kolaborasi pentaheliks ini memiliki akar kultural yang kuat di masyarakat Bulungan yang dikenal dengan prinsip “tenguyun” (kerja sama dan gotong royong untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat luas).
Pendekatan pentaheliks melibatkan lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha.
YKAN mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah, sehingga masyarakat yang hidup di sekitar hutan adalah mereka yang menjaga, dan mereka yang akan merasakan kesejahteraan dari upaya tersebut. (*)
