Clicky

Selasa, 26 Januari 2021

Dua OPD Pemprov Kaltim Evaluasi Tenaga Kontrak

KLIKSAMARINDA – Tenaga kontrak di lingkup organisasi pemerintah daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Kaltim menjalani evaluasi. Dua OPD yang melakuka evaluasi tersebut adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dalam evaluasi yang berlangsung di Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Selasa pagi, 5 Januari 2021, HM Agus Hari Kesuma didampingi Sekretaris Muhammad Yusuf, Kepala UPTD PSAAH, Indra Isnaini Putra ,Kepala UPTD PSKW, Syarifah Vanda Savitry dan Kasubbag Umum Nurdiana, memimpin rapat sekaligus memberi arahan kepada tenaga kontrak di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD di bawah naungan Dinas Sosial Kaltim. Sebelumnya untuk tenaga kontrak di lingkungan Dinas Sosial sudah dilaksanakan pada Senin 28 Deember 2020 lalu.

Point of View:  Bayar Pajak Kendaraan Kaltim Bisa Online

Dalam kesempatan ini, Agus Hari Kesuma menekankan, bahwa evaluasi kinerja terhadap tenaga kontrak merupakan hal yang biasa dilakukan dalam sebuah institusi atau lembaga pemerintahan.

Agus Hari Kesuma berpesan kepada tenaga kontrak agar Pahami struktur organisasi dan tingkatkan kemampuan diri, mengembangkan media sosial dan berinovasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di UPTD.

“Diharapkan seluruh tenaga kontrak dapat beretika dan sopan santun, dan Jangan iri antar Dinas dan UPTD karena semua sama serta fasilitas yang diberikan harap dipergunakan sebagaimana mestinya” jelasnya.

Point of View:  DPMPTSP Kaltim Kembangkan Pengurusan Izin Online

Di akhir acara, Sekretaris menyerahkan SK Kontrak Tenaga Outsourcing Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala UPTD.

Sementara itu, OPD lainnya yang melakukan evaluasi tenaga kontrak adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Kepala Dispora Kaltim, Agustia Nur memimpin rapat evaluasi Selasa, 5 Januari 5 Januari 2021.

Dalam rapat tersebut, Agustia Nur menekankan agar Non PNS memahami bahwa kontrak dilakukan setahun sekali bukan berlaku seumur hidup. Kinerja Non PNS akan dievaluasi setiap 3 bulan sebagai upaya mendapatkan gambaran nyata tentang urgensi keberadaan tenaga kontrak bagi Dispora Kaltim.

Point of View:  Kaltim Perketat Aturan Masuk Cegah Penyebaran Covid

“Non PNS harus memahami bahwa keberadaannya harus membantu meringankan beban kerja yang belum terakomodir PNS, bukan justru menjadi beban OPD karena tidak memiliki kinerja yang baik,” ujar Agustia Nur dikutip dari laman Dispora Kaltim.

Agustia Nur juga tak ingin ada Non PNS yang seumur hidup hanya menjadi pegawai non PNS. Padahal, menurut Agustia Nur, di luar sana banyak kesempatan dan ilmu yang bisa dipelajari dan dikembangkan. (*)

DMCA.com Protection Status
error: Send us an email to kliksamarinda.com