DPRD Bontang

DPRD Tegas, Sengketa KNPI Bontang Perlu Diselesaikan

KLIKSAMARINDA – Sengketa di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang belum juga teratasi. Sengketa ini menarik perhatian jajaran DPRD Kota Bontang untuk turut mencari jalan keluar.

Menurut anggota DPRD Kota Bontang, Nursalam, perselisihan di tubuh KNPI Bontang perlu segera diselesaikan pemerintah. Nursalam menyatakan, sebagai bentuk upaya untuk menuju penyelesaian, pemerintah patut mengakomodir ketiga pihak yang berselisih agar urun rembug dalam satu meja.

Nursalam mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut berdampak kepada keharmonisan urusan kepemudaan di Kota Taman. Karena itu, imbuh Nursalam, semakin panjang persoalan tersebut akan memberikan dampak kurang baik terhadap peran pemuda dalam pembangunan.

Persoalan turunan dari sengketa di tubuh KNPI Bontang juga akan berimbas terhadap bantuan anggaran bagi kegiatan kepemudaan. Kata Nursalam, semua pihak akan mengalami kerugian akibat perselisihan itu. Penilaian Nursalam itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang.

“Masing-masing pihak harus melepaskan ego agar pemuda dapat kembali bersatu. Soal anggaran tidak akan dibantu oleh pemerintah jika belum bersatu,” ujar Nursalam, Rabu 17 November 2021 kemarin.

Kadispopar Bontang, Muhammad Asnem, menanggapi adanya saran dari legislator Bontang tersebut. Asnem yang juga pernah duduk di pengurus teras KNPI Bontang menyampaikan pihaknya telah berencana akan mendudukkan tiga poros KNPI Bontang yang berselisih.

Sebagai lembaga pemerintah, menurut Muhammad Asnem, pihaknya siap memfasilitasi proses mediasi 3 poros lembaga kepemudaan itu. Dalam proses itu, rencananya akan melibatkan para senior KNPI dan beberapa stakeholder terkait.

Jika KNPI menyatu, kita akan kasih tempat, tapi jika masih berselisih kami tidak bisa berikan mereka ruang,” ujar Muhammad Asnem ketika dikonfirmasi.

Jika merunut perkara perselisihan kepengurusan KNPI Bontang, tak akan lepas dari perselisihan di tingkat pusat. Perkara itu menjadi sorotan setelah KNPI pusat tidak kunjung bersatu dan justru melebar ke daerah.

Tapi itu tidak perlu dipermasalahkan. Anggaran disiapkan di tahun depan bagi KNPI untuk menjalankan musyawarah daerah (Musda). Yang penting di daerah kita komitmen bersatu. Tidak perlu menunggu pusat,” ujar Muhammad Asnem. (Fn-Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
DMCA.com Protection Status